SEJARAH PALESTINA – bagian 4

Dua Intifada dan Solusi Dua Negara

INTIFADA PERTAMA

Perlawanan yang lebih aktif, terutama yang melibatkan kekerasan, mengundang hukuman kolektif, seperti penghancuran rumah, pemenjaraan tanpa pengadilan, dan bahkan pembunuhan di luar hukum. Selama dua dekade penjajahan ini, generasi baru Palestina telah tumbuh dewasa tanpa mengenal apa pun kecuali pendudukan militer.*

Perampasan tanah merajalela, begitu pula strategi anti-pembangunan yang disengaja yang dirancang untuk menyusutkan ekonomi Palestina setiap tahun. Dalam berbagai segi, rakyat Palestina hidup di bawah kediktatoran militer asing yang memandang mereka lebih rendah dalam segala hal.

Pun warga Palestina direduksi menjadi tenaga kerja murah yang dieksploitasi di Israel—diperkirakan sekitar 35-40% dari seluruh tenaga kerja Palestina bekerja di dalam Garis Hijau. Penindasan dan eksploitasi ini menciptakan iklim yang tidak stabil yang dapat meledak jika pemicunya tepat. Pemicu ini muncul pada 9 Desember 1987, ketika truk milik tentara Israel (IDF) menabrak sebuah kendaraan Palestina, menewaskan 4 pekerja, 3 di antaranya berasal dari kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza, sebuah peristiwa yang oleh banyak orang Palestina dianggap disengaja. Tentu saja, Israel membantah semua tuduhan tersebut.

Hal ini memantik protes besar-besaran, pembangkangan sipil, pemogokan, boikot, dan bentuk perlawanan lainnya terhadap Israel yang kemudian dikenal sebagai Intifada, yang berarti “bangkit” atau menyingkirkan”. Orang-orang Palestina membakar produk-produk Israel, menolak membayar pajak kepada pemerintahan sipil, dan mengorganisasi diri mereka ke dalam komite-komite rakyat untuk menjadi alternatif bagi pemerintahan sipil dan menyediakan layanan serta mempromosikan kemandirian Palestina.

Beberapa protes berubah menjadi kekerasan, meskipun itu seringkali dipicu oleh tentara Israel yang menekan dengan brutal para demonstran yang tidak bersenjata atau anak-anak muda yang melemparkan batu. Sejarawan Rashid Khalidi menulis, “Seluruh masyarakat Palestina yang berada di bawah pendudukan menentang status quo dan mendukung Intifada.”*

Kepemimpinan Intifada terdiri dari kampanye perlawanan dari bawah ke atas tanpa ada hubungan dengan kepemimpinan politik formal Palestina. Mereka terkoordinasi, tapi juga terdesentralisasi, yang membuat mereka hampir mustahil untuk ditumpas meskipun Israel telah berupaya sekeras mungkin.

Upaya tersebut termasuk mengerahkan puluhan ribu tentara di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel menggunakan kebijakan “Tangan Besi”, yang memerintahkan tentara untuk mematahkan lengan dan kaki, meretakkan tengkorak, dan memukuli para pengunjuk rasa. Meskipun ekstrem, tanggapan itu juga tidak koheren dan panik, dan sering kali bertolak belakang. Israel dengan bengis menekan demonstrasi dan membunuh para pemimpin Intifada, yang menjadi bumerang dan mendatangkan lebih banyak rakyat Palestina ke jalan. Israel menghancurkan pertanian dan bisnis lokal untuk memaksa warga Palestina membeli produk-produk Israel, dan menutup lembaga-lembaga pendidikan yang hanya meningkatkan mobilisasi anak-anak muda untuk mendukung Intifada. Selain itu, tindakan-tindakan ini menumbuhkan simpati dan solidaritas yang sangat besar dengan warga Palestina, dan sangat mencederai citra ‘progresif’ yang selalu coba ditampilkan Israel di kancah internasional.

Khalidi menulis, “Kekerasan yang berlebihan itu juga berakar pada indoktrinasi anti-Palestina yang dilakukan oleh Israel secara terus-menerus di masyarakatnya, yang didasarkan pada gagasan dogmatis bahwa Israel akan ditaklukkan orang-orang Arab jika pasukan keamanannya tidak menghalau mereka dengan kekerasan”. Dari awal Intifada Pertama hingga akhir 1996 (sembilan tahun, termasuk enam tahun ketika Intifada sedang berlangsung), pasukan Israel dan pemukim bersenjata membunuh 1.422 warga Palestina, hampir satu orang setiap dua hari. Dari jumlah tersebut, 294 jiwa, lebih dari 20%, adalah anak di bawah umur 16 tahun. 175 warga Israel, 86 di antaranya personel keamanan, dibunuh oleh warga Palestina pada periode yang sama.*

Intifada dapat dianggap sebagai kemenangan telak pertama bagi Palestina. Ia berdampak panjang bagi rakyat Palestina, dan masih dikenang dengan penuh kasih hingga hari ini. Intifada berhasil membentuk kepemimpinan yang bersatu, tidak memperburuk perpecahan internal, menghindari senjata api dan bahan peledak, dan membentuk persepsi Israel dan dunia. Intifada secara serius menggugat kendali Israel atas Palestina, dan menyalakan kembali api perlawanan di dalam diri rakyat Palestina, yang telah diredam oleh kekalahan militer selama bertahun-tahun dan pengakuan negara Israel yang dilakukan oleh Mesir. Hal ini juga membuktikan bahwa Palestina dapat menjadi tuan atas takdir mereka sendiri, dan dapat berjuang untuk pembebasan mereka dalam secara kolektif dan terorganisir tanpa dukungan dari luar negeri. Hal ini juga mengakhiri fantasi bahwa Yerusalem adalah kota yang bersatu setelah bagian timurnya direbut dalam Perang 1967, karena warga Palestina di Yerusalem Timur termasuk di antara pelopor Intifada. Singkatnya, gerakan ini berhasil membuat pendudukan Israel menjadi sangat sulit, baik dari segi sumber daya maupun moral dan posisi internasional.

Intifada akar rumput mengejutkan PLO, tetapi mereka tidak membuang waktu untuk mengambil untung darinya. Para pemimpin PLO, yang kini berada di Tunis setelah 1982, berpandangan sempit dan memiliki visi strategis yang terbatas. Mereka juga tidak berada di Palestina sejak 1967 atau sebelumnya, sehingga pemahaman mereka tentang masyarakat Israel dan situasi politik warga Palestina di Wilayah Jajahan menjadi kabur. Masalah tersebut menjadi lebih akut ketika Abu Jihad, letnan terdekat pemimpin PLO Yasser Arafat, dibunuh pada April 1988, empat bulan setelah Intifada dimulai. Abu Jihad adalah pengamat yang cermat terhadap situasi di Palestina, jadi ketika ia terbunuh, PLO kehilangan salah satu tokoh pentingnya.*

PLO juga menghadapi masalah karena, setelah Perang 1982, Fatah menghadapi pemberontakan yang disponsori Suriah di antara rakyatnya di Lebanon Utara dan Timur, yang merupakan tantangan internal paling serius bagi kepemimpinan Fatah sejak didirikan. Pun Hamas berkembang menjadi pesaing yang tangguh, yang awalnya didukung dan didanai oleh Israel sebagai cara untuk melemahkan Fatah.*

Selain itu, PLO memiliki pemahaman yang lemah tentang peran AS. Beberapa pemimpin senior PLO menghadiri sesi-sesi di Majelis Umum PBB, tetapi mereka secara hukum dibatasi hanya dapat bepergian dalam radius tertentu, dan mereka tidak pernah melakukan kampanye diplomatik atau hubungan masyarakat yang menyeluruh seperti yang dilakukan pemerintahan Israel. PLO berpikir bahwa menarik perhatian kekuatan kolonial akan menguntungkan mereka, tapi ternyata tidak. AS terlalu berpihak kepada Israel.*

Pada 1988, setelah melihat dampak internasional dari Intifada, PLO menggandakan upayanya dan menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Palestina, yang disetujui pada pertemuan Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council) di Aljazair pada 15 November. Deklarasi ini secara resmi meninggalkan klaim PLO atas seluruh wilayah historis Palestina, menerima prinsip-prinsip partisi, solusi dua negara, dan penyelesaian konflik secara damai. Sebuah perubahan besar bagi PLO, tetapi tetap tidak diakui oleh Israel dan tidak mengarah pada negosiasi perdamaian.*

Selanjutnya, PLO meninggalkan strategi formal perlawanan bersenjata dari luar Palestina dan dengan putus asa mengejar penerimaan dalam negosiasi perdamaian yang parameternya sangat merugikan Palestina. Contohnya,dengan dukungan internasional dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, sebuah konferensi perdamaian diadakan di Madrid pada Oktober 1991 untuk memulai perbincangan langsung antara Israel dan Arab dan menentukan masa depan Palestina. Syarat dari AS adalah tidak ada perwakilan Palestina independen—PLO menjadi bagian dari delegasi negara-negara lain, sesuai keinginan Israel. Selain itu, AS melalui menteri luar negerinya James Baker mengatakan bahwa keberadaan Israel adalah batas atas dari apa yang dapat dilakukan dan didiskusikan. Pun pada konferensi itu Israel mendiktekan siapa yang dapat berbicara dan apa yang dapat mereka bicarakan. Pemerintahan sendiri Palestina menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak penentuan nasib sendiri, kedaulatan, pemulangan para pengungsi, atau akhir dari pendudukan dan kolonisasi Israel.*

Meskipun ada tanda-tanda yang mengecewakan di Washington pada Januari 1992, delegasi Palestina mengajukan Otoritas Pemerintahan Sementara Palestina (Palestinian Interim Self-Governing Authority, PISGA), yang mereka lihat sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Palestina. PISGA menginginkan pembentukan entitas pemerintahan Palestina yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis dan agar pemerintah militer Israel serta birokrasi pendudukan mengalihkan kekuasaan kepada otoritas baru, yang kemudian akan memiliki yurisdiksi penuh (tetapi tidak kedaulatan atau kendali penuh) atas udara, tanah, dan air di Wilayah Jajahan, dan Israel akan membekukan aktivitas pemukim. Itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk beralih dari pendudukan menuju kemerdekaan, tetapi tidak berhasil. Alasan utama kegagalannya, menurut Khalidi, adalah doktrin Zionis tentang hak eksklusif Yahudi atas seluruh Palestina. PLO menyetujui proposal tersebut, tetapi gagal mempromosikannya secara internasional, dan Washington tidak menerima proposal balasan yang serius dari Israel. Pada akhirnya, pembicaraan Washington terbukti sia-sia.*

Sementara semua itu berlangsung, PLO dan Israel mencapai kesepahaman rahasia bahwa kader dan pasukan PLO—memungkinkan termasuk anggota Tentara Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Army)—akan diizinkan berada di Wilayah Jajahan dan mengambil alih tugas sebagai pasukan keamanan. Ini berarti PLO dan Israel telah terlibat dalam negosiasi langsung dan rahasia, yang merupakan berita yang mengejutkan bagi banyak orang. Perubahan ini terjadi sebagian karena Israel tidak dapat lagi mengendalikan Wilayah Jajahan hanya dengan menggunakan kekerasan, jadi Israel mengizinkan kontak langsung dengan PLO dan mengakui PLO sebagai perwakilan Palestina (dan balasannya PLO mengakui negara Israel). Meskipun demikian, Israel masih belum mengakui negara Palestina atau membuat komitmen untuk mengizinkan pembentukannya.*

PERJANJIAN OSLO

Pada Juni 1993, wahana utama untuk negosiasi bergeser dari Perundingan Washington ke Perundingan Oslo. Perjanjian Oslo merupakan hasil negosiasi rahasia antara PLO dan Israel. Berunding secara langsung, dan duduk berhadapan untuk pertama kalinya, mereka menyetujui Deklarasi Prinsip-prinsip (Declaration of Principles) yang menetapkan pedoman umum bagi perundingan-perundingan yang akan datang dan meletakkan dasar bagi Pemerintahan Sendiri Sementara Palestina di Tepi Barat dan Gaza (Palestinian Interim Self-Government) untuk masa transisi 5 tahun.*

Meskipun pembicaraan ini memulai apa yang kemudian dikenal sebagai proses “perdamaian” dan solusi dua negara, prinsip-prinsip yang dihasilkannya tidak mengandung kekhususan konkret untuk sebuah resolusi. Faktanya, kata “negara” dalam kaitannya dengan Palestina tidak pernah disebutkan barang sekali pun.

Dua tahun kemudian, dalam Oslo II, yang berlangsung di kota Taba di Mesir, negosiasi dimulai dengan sungguh-sungguh. Dalam negosiasi ini, parameter yang lebih konkret dibahas, dan logistik serta metode untuk mendirikan Otoritas Palestina (Palestinian Authority, PA) ditentukan. Perlu juga disebutkan bahwa pada periode ini, Yordania menandatangani perjanjian damai Wadi Araba dengan Israel dan secara resmi menormalisasi hubungannya, menjadikannya negara Arab kedua yang mengakui negara Israel setelah Mesir.

Khalidi mencatat bahwa tim Palestina dalam negosiasi ini tidak siap, tidak memiliki bekal yang memadai, dan bertinju di luar ‘kelas’ mereka. Mereka menyetujui bentuk pemerintahan sendiri yang sangat terbatas di sebagian kecil Wilayah Jajahan, tanpa kendali atas tanah, air, perbatasan, atau banyak hal lainnya. Tim Palestina setuju bahwa Otoritas Palestina akan membantu Israel mengawasi warga Palestina yang hidup di bawah rezim militer. Pada dasarnya, PLO dan Otoritas Palestina menjadi subkontraktor untuk upaya pendudukan Israel.*

Area B: Wilayah ini berada di bawah kendali sipil Palestina, tapi kendali keamanan Israel. Banyak desa Palestina dan pusat-pusat populasi yang lebih kecil berada di wilayah ini. Area B mencakup sekitar 21% wilayah Tepi Barat dan menampung 41% populasi Palestina.

Area C: Wilayah ini berada sepenuhnya di bawah kendali sipil dan keamanan Israel. Area C mencakup sekitar 61% wilayah Tepi Barat. Di sinilah sebagian besar aktivitas pemukiman terjadi, karena wilayah ini memiliki tanah dan sumber daya yang melimpah, sementara penduduk Palestina yang tinggal di sana relatif sedikit.

Dengan kesepakatan ini, pemukiman terus dibangun di Wilayah Jajahan. Warga Palestina semakin dilarang memasuki Israel dan tidak diberi izin untuk bepergian dan mengangkut barang. Israel membangun sistem perizinan, pos pemeriksaan, tembok, dan pagar. Gaza dipisahkan dari Tepi Barat, dan Tepi Barat dipisahkan dari Yerusalem. Akibatnya, Wilayah Jajahan menderita kerusakan ekonomi yang besar. Warga Gaza mengandalkan pergi ke Israel untuk bekerja, tapi tidak dapat melakukannya lagi, dan PDB penduduk Arab di Yerusalem Timur menyusut dari 15% pada 1993 menjadi 7% saat ini.*

Hingga sekarang, semakin banyak pejabat Israel yang menyerukan aneksasi penuh Area C ke Israel. Untuk itu, Israel membuat kehidupan warga Palestina di Area C sesulit mungkin untuk mendorong eksodus mereka, termasuk membatasi penggunaan sumber daya air. Sekarang Israel hampir tidak membedakan antara ketiga area di Tepi Barat, karena mereka terlihat beroperasi secara bebas di Area A, serta secara retroaktif mengakui pos-pos pemukiman baru di Area B.

Setelah Perjanjian Oslo, banyak pemimpin PLO di Tunis pindah kembali ke Palestina, tetapi ada beberapa bahaya dalam hal ini karena mereka secara efektif menempatkan diri mereka dalam sangkar. Seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran baru bahwa meskipun ada dan bahkan karena Perjanjian Oslo, penjajahan di Palestina terus berlanjut dengan cepat, dan Israel tidak lagi mengizinkan berdirinya negara Palestina yang merdeka. Kondisi di Wilayah Jajahan semakin memburuk.*

Sementara itu, Hamas terus berkembang. Mereka memanfaatkan menurunnya kepopuleran PLO. Tumbuh dari Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir, Hamas lebih militan dan awalnya memiliki program anti-Semit serta komitmen terhadap kekerasan. Keberhasilan Hamas adalah karena warga Palestina merasa PLO kehilangan arah setelah banyak kekecewaan.*

SOLUSI DUA NEGARA

Secara teori, solusi dua negara menyerukan pembentukan dua negara, seperti yang tersirat dalam namanya. Negara Palestina akan didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Mengenai masalah pengungsi, topik ini selalu ditunda untuk negosiasi di masa datang. Otoritas Palestina bersikeras bahwa akan ada “solusi yang adil” untuk masalah pengungsi, tetapi dokumen internal mengungkapkan bahwa mereka pada dasarnya telah menyerah dalam hal tersebut. Bahkan sejumlah kecil pengungsi pun tidak akan diizinkan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Masalah lainnya adalah perbatasan, karena Israel terus berusaha untuk tetap menguasai blok-blok pemukiman ilegalnya di Tepi Barat.

[Pengabaian masalah pengungsi sangat problematis, karena orang Palestina, dari berbagai suku dan agama, adalah penduduk asli negeri itu, yang berarti identitas etnis dan budaya mereka terjalin erat dengan hubungan mereka dengan tanah air. Secara historis, rakyat Palestina adalah masyarakat tani—65% bekerja sebagai petani—dan komunitas mereka secara langsung mengandalkan lahan untuk bertahan hidup. Tanpa tanah, mereka kehilangan kehidupan dan makna sebagai komunitas yang koheren. Orang Palestina butuh tanah mereka untuk eksistensi mereka. Inilah mengapa Zionis gemar mencabut pohon zaitun dan hasil panen warga Palestina, sebagai cara untuk menghapus identitas dan kesatuan mereka dengan negeri. Pada inti perjuangan Palestina adalah dambaan untuk tinggal di dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah air mereka.]

Perjanjian Oslo dibundel dengan Protokol Paris, yang mendikte kebijakan ekonomi yang boleh dibuat oleh Palestina, dan secara langsung mengikat ekonomi Palestina dengan ekonomi Israel. Intinya, apa yang dicapai oleh Protokol Paris adalah subordinasi terstruktur ekonomi Palestina di bawah ekonomi Israel, yang memberikan pasar Israel kendali dan kekuasaan yang sangat besar atasnya. Faktanya, banyak aspek dari Perjanjian Oslo hanyalah perumusan ulang kebijakan pendudukan dengan wajah sipil—dominasi dan eksploitasi yang dicap ulang sebagai kerja sama.

Mengesampingkan isu-isu praktis dan kebuntuan dalam negosiasi, solusi dua negara memiliki banyak masalah konseptual yang membuatnya tidak cocok sebagai mekanisme untuk menemukan resolusi. Israel bukanlah negara normal, Israel adalah koloni pemukim. Kita tidak berbicara tentang dua populasi yang terbentuk secara alami dan bersengketa soal tanah. Orang Israel adalah keturunan pemukim yang datang dari luar negeri dengan tujuan mendirikan negara pemukim etnokratis di wilayah yang sudah menjadi rumah bagi orang Palestina.

Selain itu, pendekatan solusi dua negara tidak memadai untuk memperbaiki kesalahan historis, karena berfokus pada perbatasan pra-1967 sebagai titik awal, yang sendirinya merupakan produk dari kolonisasi, bukan akar penyebabnya. Dengan kata lain, pendekatan tersebut disibukkan dengan mencari solusi untuk gejala-gejala penyakit, bukannya mengatasi penyebab penyakit itu sendiri, yaitu penjajahan-pendudukan Zionis dan pengusiran etnis rakyat Palestina.

Pendekatan tersebut secara otomatis berarti bahwa warga Palestina harus melepaskan hak atau harapan apa pun bagi jutaan pengungsi mereka, dan itu juga berarti bahwa warga Palestina harus melepaskan hak mereka untuk tinggal di lebih dari 80% tanah air dari mana mereka diusir secara paksa. Tentu saja, ini menjanjikan bahwa distribusi sumber daya, dari air hingga tanah subur, akan sangat menguntungkan Israel.

Semua kekurangan ini sering kali diimbangi dengan pernyataan bahwa warga Palestina harus berkompromi untuk mencapai perdamaian. Kontrol Israel diperlakukan sebagai fait accompli dan warga Palestina harus menerimanya, alih-alih menuntut keadilan. Inilah keseluruhan premis dari solusi dua negara: bahwa Palestina harus berkompromi atas hak-hak mereka demi diberikan negara palsu yang kecil dan tidak berdaya di sebagian tanah air mereka.

Israel, tentu saja, tidak diminta untuk berkompromi atas hal-hal yang substansial. Satu-satunya ‘kompromi’ yang diminta dari Israel adalah menghentikan pendudukan ilegalnya atas tanah yang bukan miliknya, serta menghentikan pembangunan pemukiman ilegalnya, yang harus dihentikan terlepas dari adanya negosiasi dengan Palestina. Sikap ini pada dasarnya bermuara pada sikap “Apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan apa yang menjadi milikmu dapat dinegosiasikan”.

Namun, terlepas dari semua ini, Palestina bersedia menyetujui persyaratan tersebut. PLO bersedia melepaskan hak-hak historis rakyat Palestina demi mencapai perdamaian dan memiliki negara. Namun, semua ini masih tidak cukup bagi Israel. Bahkan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel yang menandatangani perjanjian Oslo—yang dianggap sebagai martir suci bagi perdamaian di kubu Israel—tidak siap untuk memberikan negara yang sejati kepada Palestina. Ia berbicara tentang “negara minus”, tanpa kedaulatan, dan tawaran-tawaran yang diajukan tidak pernah lebih baik daripada itu sepanjang sejarah negosiasi.

Jadi, bahkan ketika Palestina menerima perbatasan 1967, pemulangan pengungsi yang sangat terbatas, dan kompromi-kompromi lainnya, hal ini masih belum cukup bagi Israel yang berusaha untuk semakin mempersempit Bantustan Palestina. Pengaturan-pengaturan ini berusaha untuk memformalkan status quo dengan perubahan-perubahan kosmetik. Netanyahu, Perdana Menteri Israel pada 2015, berjanji bahwa tidak akan ada negara Palestina yang berdaulat, dan dalam kasus pengaturan pemerintahan sendiri yang terbatas bagi Palestina, akan ada kehadiran tentara Israel secara permanen di Tepi Barat, serta kendali Israel atas perbatasan dan wilayah udara. Seperti yang terjadi saat ini, aspirasi Palestina tidak dapat melampaui batas sisa makanan Israel, dan penolakan apa pun terhadap premis yang menggelikan ini dibingkai sebagai sikap keras kepala yang tidak rasional.

Otoritas Palestina, yang seharusnya hanya untuk 5 tahun, masih ada hingga hari ini. Tidak ada negara Palestina yang terwujud, dan matriks kendali Israel lebih luas jangkauannya daripada sebelumnya. Dari 1993 hingga 2000, tujuh tahun setelah Perjanjian Oslo I, Israel telah meluaskan pemukiman ilegalnya sebanyak 52%, dan populasi pemukim berlipat ganda dari 200.000 ke 400.000 jiwa. Perluasan pemukiman juga bertujuan untuk memisah-misahkan tempat tinggal warga Palestina, supaya pembentukan negara Palestina menjadi mustahil.

INTIFADA KEDUA

[Pada Juli 2000, di pertemuan puncak Camp David, Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengetengahkan tawaran akhir yang tak dapat diubah: kedaulatan Israel atas seluruh Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa; pencaplokan banyak wilayah Tepi Barat, membagi-bagi Palestina menjadi blok-blok yang terisoler; dan kendali permanen atas perbatasan Palestina, wilayah udara, dan sumber daya air. Yasser Arafat, sebagai ketua PLO, menolak.]

Kemudian, pada 28 September, Ariel Sharon, kepala partai Likud yang dikenal oleh warga Palestina sebagai penjagal Sabra dan Shatila, mengunjungi Masjid al-Aqsa dengan dikawal oleh ratusan tentara bersenjata dan menyatakan bahwa apa pun kesepakatan yang muncul, Tempat Suci (Noble Sanctuary atau Temple Mount) akan selamanya berada di bawah kedaulatan dan kendali Israel. Sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam, yang memiliki kepentingan yang sangat khusus bagi semua warga Palestina, kunjungan ini sengaja dirancang untuk memancing tanggapan dari rakyat Palestina. Dianggap bahwa menghancurkan tanggapan ini secara tegas akan memberi Israel posisi yang lebih baik dalam negosiasi dan menurunkan tuntutan politik Otoritas Palestina.

Mirip dengan Intifada Pertama, warga Palestina memobilisasi protes besar-besaran, aksi pembangkangan sipil, boikot, dan bentuk perlawanan lainnya. Namun, tidak seperti Intifada Pertama yang mengejutkan Israel, tanggapan mereka kali ini jauh lebih brutal dan penuh kekerasan. Mereka menembak untuk membunuh, menggunakan peluru tajam, dan menindak warga Palestina dengan kejam. Apa yang awalnya merupakan gerakan rakyat yang sebagian besar damai, karena ditanggapi dengan penuh kekerasan, akhirnya secara bertahap menjadi militan. Sementara perlawanan rakyat terus berlanjut, gerakan ini juga disertai dengan perang gerilya, bom bunuh diri, dan taktik lainnya.

Sementara Intifada Pertama menewaskan 1.600 orang, Intifada Kedua menewaskan 6.600 orang. 1.100 di antaranya adalah warga Israel, dengan sebagian besar korban warga sipil tewas dalam bom bunuh diri di Israel. 332 dari 1.100 orang itu adalah pasukan keamanan Israel. 4.916 dari mereka yang tewas adalah warga Palestina yang dibunuh oleh pemukim dan pasukan keamanan Israel. Ada juga 600 warga Palestina lainnya yang dibunuh oleh sesama warga Palestina. 40% dari bom bunuh diri pada Intifada Kedua dilakukan oleh Hamas, 26% oleh sekutunya Jihad Islam, 26% oleh Fatah, dan sisanya oleh PLO. Pada awalnya PLO dan Fatah bersumpah untuk tidak menggunakan kekerasan, tetapi karena sejumlah besar demonstran ditembak oleh pasukan Israel dan Hamas menanggapinya dengan serangan bunuh diri, tekanan pun meningkat. Israel akhirnya mencoba menghentikan serangan-serangan ini agar proses Oslo yang tertatih-tatih tetap berjalan, jadi mereka menggunakan aparat keamanan Otoritas Palestina untuk menyiksa tersangka Hamas.*

Hal ini mengguncang status quo secara signifikan—Tepi Barat dan Jalur Gaza sepenuhnya diputus dari satu sama lain dan dari wilayah Palestina lainnya. Sebagian besar pasukan keamanan Otoritas Palestina dihancurkan, dan Israel menguatkan cengkeramannya di Wilayah Jajahan. Selama periode ini ada banyak upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian atau mengubah status quo, tetapi semuanya tidak berhasil.

Kegagalan baik jalur diplomatik PLO maupun kekerasan Hamas dan pihak lain—berikut persepsi dunia internasional yang memandang buruk perlawanan bersenjata antikolonial [padahal hak rakyat terjajah untuk melawan penjajahan dengan mengangkat senjata diakui oleh hukum internasional, yang juga mengatur jalur-jalur perlawanan tersebut]—menghapus citra positif warga Palestina yang mereka peroleh melalui Intifada Pertama pada 1982. Warga Israel tidak lagi dipandang sebagai penindas, tetapi sebagai korban dari penyiksa yang fanatik.*

Setelah dikepung di Ramallah sejak 2002, Yasser Arafat meninggal pada November 2004 di sebuah rumah sakit di Paris dalam keadaan yang tidak jelas, digantikan oleh Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazin). Ia kemudian terpilih menjadi presiden Otoritas Palestina untuk masa jabatan empat tahun pada Januari 2005, tetapi tidak ada pemilihan umum yang diadakan sejak saat itu, jadi ia masih berkuasa hingga saat ini. ‘Abbas memimpin secara tidak efektif dan menyebabkan kemerosotan yang parah dalam keadaan gerakan nasional yang sudah melemah, meningkatnya konflik antar-Palestina, perluasan substansial kolonisasi Zionis atas apa yang tersisa dari Palestina, dan serangkaian serangan Israel ke Jalur Gaza yang semakin terkepung.*

PENGEPUNGAN DAN BLOKADE GAZA

Berkat perlawanan Palestina yang kuat, pasukan dan pemukim Israel menarik diri dari Gaza pada 2005. Namun, ini tidak berarti bahwa semua manifestasi pendudukan berakhir, karena Israel terus melakukan kontrol yang efektif atas Gaza.

Namun, klaim bahwa Gaza tidak diduduki ini sangat berguna bagi Israel, karena hal ini mendukung propaganda bahwa Israel telah berkorban sangat besar untuk perdamaian, sebuah pokok bahasan yang tidak mencerminkan sejarah yang sebenarnya. Meski orang Israel menyebutnya mulia, ada niat yang kurang altruistik di balik penarikan pasukan dari Gaza, yang diutarakan oleh Dov Weisglas, ajudan utama Ariel Sharon yang saat itu menjabat perdana menteri:

“Makna penting dari rencana penarikan adalah pembekuan proses perdamaian, dan ketika proses itu dibekukan, kita mencegah pembentukan negara Palestina, dan mencegah diskusi tentang pengungsi, perbatasan, dan Yerusalem. Secara efektif, seluruh paket yang disebut negara Palestina, dengan segala isinya, telah dihapus tanpa batas waktu dari agenda kita. Dan semua ini dengan wewenang dan izin. Semua dengan restu presiden [AS] dan ratifikasi dari kedua majelis Kongres.”

Ia melanjutkan: “Penarikan itu sebenarnya adalah formaldehida. Ia memasok formaldehida yang diperlukan sehingga tidak akan ada proses politik dengan Palestina.”

Dan ia benar. Misalnya, setiap kali Otoritas Palestina mengkritik Israel atas keengganannya atau proyek pemukiman dan kolonisasi barunya di Tepi Barat, Israel membalas bahwa mereka sudah menyerahkan Gaza dan berkorban sangat besar demi perdamaian. Ini adalah cara yang efektif bagi Israel untuk menghindari kritik atas pelanggaran hukum internasional dan mengalihkan beban kompromi kepada Palestina. Dalam konteks ini, “kompromi” berarti persetujuan terhadap kolonisasi yang terang-terangan di sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Weisglas berkoar bahwa:

“Itulah yang sebenarnya terjadi, istilah `proses perdamaian’ adalah sekumpulan konsep dan komitmen. Proses perdamaian adalah pembentukan negara Palestina dengan semua risiko keamanan yang menyertainya. Proses perdamaian adalah evakuasi pemukiman, pemulangan pengungsi, pembagian Yerusalem. Dan semua itu sekarang telah dibekukan…. apa yang secara efektif saya setujui dengan Amerika adalah bahwa sebagian pemukiman tidak akan ditangani sama sekali, dan sisanya tidak akan ditangani sampai orang Palestina berubah menjadi orang Finlandia. Itulah maknanya apa yang kami lakukan.”

Lebih jauh, Israel tahu bahwa mereka tidak benar-benar melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi lebih kepada menata ulang bagaimana pendudukan itu tampak dan berfungsi. Mereka tahu bahwa pendudukan, meskipun dalam bentuk baru, tetap akan memancing perlawanan dari warga yang berada di dalam Jalur Gaza. Israel kemudian dapat menggunakan perlawanan ini sebagai bukti bahwa “merelakan” tanah sebagai imbalan atas perdamaian dengan Palestina adalah sesuatu yang mustahil, karena Palestina akan terus menyerang Israel apa pun yang terjadi. Ini telah menjadi argumen utama mengapa Israel tidak menarik diri dari satu inci pun wilayah Tepi Barat hingga hari ini.

KEBANGKITAN HAMAS

Menjelang akhir Intifada Kedua, suasana kekecewaan dan ketidakberdayaan mulai mendominasi masyarakat Palestina. Intifada Kedua gagal memperoleh hasil yang diharapkan, dan kontrol Israel atas wilayah Palestina semakin meluas dan semakin ketat. Banyak dari apa yang telah dibangun Otoritas Palestina hancur, dan dengan itu, dukungan umum untuk Perjanjian Oslo dan solusi dua negara pun menyusut.

Selama masa ini, banyak pemimpin Fatah, PFLP, Hamas, dan Jihad Islam tewas dalam pembunuhan yang didorong oleh alasan politik, bukan alasan militer atau keamanan. Dengan semua yang terjadi, Hamas memutuskan untuk mengajukan sejumlah kandidat dalam pemilihan parlemen Otoritas Palestina pada Januari 2006. Hal ini membalikkan kebijakan Hamas dan membuat mereka menerima legitimasi Otoritas Palestina dan, oleh karena itu, legitimasi proses negosiasi yang menghasilkan Otoritas Palestina, serta solusi dua negara yang seharusnya dicapai. Hamas menang dengan selisih yang besar, tetapi menurut jajak pendapat, itu bukan karena warga Palestina mendukung perlawanan bersenjata, melainkan karena mereka hanya menginginkan perubahan dari PLO.*

Setelah kemenangan Hamas, warga Palestina mengalami tekanan yang sangat besar dari masyarakat internasional serta Israel, karena banyak yang mengklaim bahwa Hamas adalah “organisasi teroris”.

Ketegangan antara Hamas dan Fatah meningkat, tetapi lima pemimpin kelompok utama yang ditahan di penjara Israel (termasuk Fatah, Hamas, PFLP, dan Jihad Islam) merilis Dokumen Tahanan (Prisoners Document) yang menyerukan diakhirinya konflik antara faksi-faksi tersebut dan disusunnya program baru yang landasannya adalah solusi dua negara, sehingga Hamas dan Fatah mencoba pemerintahan koalisi. Kepemimpinan Hamas di Otoritas Palestina menghadapi tentangan keras dari Israel dan AS. Israel memveto masuknya Hamas ke dalam koalisi Otoritas Palestina mana pun, sehingga AS memberlakukan boikot terhadap Hamas. Kongres AS mencegah pendanaan AS untuk Hamas atau badan Otoritas Palestina mana pun, sehingga sangat sulit bagi sumber pendanaan seperti Yayasan Ford untuk memberikan apa pun kepada proyek-proyek Palestina yang bahkan sedikit pun terkait dengan Hamas.*

Khalidi berpendapat bahwa meskipun Hamas bukanlah pelaku yang baik dengan bom bunuh diri, penargetan warga sipil, dan sentimen anti-Semitisme, tindakan-tindakan ini “tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah besar korban sipil Palestina yang ditimbulkan oleh Israel serta struktur diskriminasi hukum dan pemerintahan militernya”.*

Akibat tekanan eksternal, tersebut, serta pertikaian internal atas taktik, visi, dan ideologi, pemerintahan gabungan Fatah dan Hamas akhirnya runtuh.

Terjadi jurang pemisah yang besar antara Hamas dan Fatah. Pasukan keamanan yang dilatih AS dan dikendalikan Fatah mencoba melakukan kudeta terhadap Hamas, tetapi gagal, dan Hamas melakukan kudeta balasan, yang berhasil menguasai Jalur Gaza pada 2007. Setelah ini, Israel memberlakukan pengepungan besar-besaran. Ekspor dihentikan, pasokan bahan bakar dipotong, dan izin keluar-masuk Gaza jarang diberikan. Gaza menjadi penjara terbuka tempat 53% dari 2 juta warga Palestina di sana hidup dalam kemiskinan, dan 52% menganggur.*

Israel melancarkan tiga serangan udara dan darat yang brutal di Jalur Gaza, dimulai pada 2008-2009 dan berlanjut pada 2012 dan 2014. Israel juga melakukan beberapa serangan militer ke Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Banyak warga di Wilayah Jajahan ditangkap, dibunuh, atau rumahnya dihancurkan—semuanya berkolusi dengan Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah di Ramallah.*

3.804 warga Palestina—sebagian besar warga sipil—tewas, dan hampir 1000 di antaranya adalah anak di bawah umur. Sementara itu, 87 warga Israel tewas, yang sebagian besar adalah personel militer. Skala korban 43:1 ini, menurut Khalidi, merupakan gambaran yang jelas dari ketimpangan kuasa yang ada.*

Hamas melawan balik dengan meluncurkan roket tanpa pandang bulu di Israel. Sebagian besar serangan ini tidak berhasil, tapi tetap menyebabkan 6 warga sipil tewas. Namun, pemberitaan serangan roket tersebut mengaburkan ketidakseimbangan ekstrem antara Israel dan Hamas.*

Selama 51 hari pada Juli dan Agustus 2014, angkatan udara Israel melancarkan 6.000 serangan udara, dan militer serta angkatan lautnya menembakkan 50.000 artileri dan peluru tank, menggunakan 21 kiloton bahan peledak berkekuatan tinggi. Israel memiliki pesawat tempur Amerika yang membawa bom seberat 2.000 pon—tidak ada catatan tentang berapa banyak bom tersebut digunakan di Jalur Gaza. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Jalur Gaza amat padat, tidak ada ruang untuk melarikan diri bahkan jika rakyat diberi pemberitahuan sebelumnya. Akhirnya, 227 sekolah negeri dan sekolah PBB, 17 rumah sakit dan klinik, dan keenam universitas di Gaza rusak, begitu pula 40.000 bangunan lainnya. 450.000 warga Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan banyak yang tidak memiliki rumah untuk kembali.*

Khalidi menulis bahwa kebungkaman media Amerika dan Barat dapat dijelaskan karena senjata-senjata mereka dipasok ke Israel dengan kedok “pembelaan diri yang sah”. Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa masalah proporsionalitas masih harus diteliti dan esential untuk menentukan apakah tindakan Israel mencapai tingkat kejahatan perang. Khalidi tidak meremehkan efek psikologis yang kuat yang disebabkan oleh hujan rudal Hamas ke Israel, ia mengatakan bahwa sifat Hamas yang tidak pandang bulu juga mencapai tingkat kejahatan perang. Namun, begitu pula pembunuhan Israel terhadap 2.000 warga sipil pada 2014, termasuk 1.300 perempuan, anak-anak, dan orang tua.*

Di AS selama masa ini, kritik publik terhadap Israel meningkat di kalangan individu yang lebih muda dan progresif, kaum minoritas, denominasi Protestan liberal, dan beberapa orang Yahudi Reformasi, Konservatif, dan yang tidak berafiliasi. 60% Demokrat dan 46% dari seluruh warga Amerika mendukung sanksi terhadap Israel atas pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat, dan 55% Demokrat menganggap Israel memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap kebijakan dan politik AS. Ada angka-angka yang belum pernah terlihat sebelumnya yang menunjukkan dukungan yang condong ke Palestina.*

Meskipun terjadi pergeseran opini publik yang lambat tapi pasti, hanya ada sedikit perubahan dalam kebijakan AS. Partai Republik mengendalikan begitu banyak pemerintahan AS pada tahun 2000-an. Basis mereka, sebagian besar penganut Kristen Evangelis, adalah pendukung setia kebijakan Israel yang paling agresif. Hubungan Partai Demokrat lebih rumit. Kaum muda, kaum minoritas, dan orang-orang yang lebih liberal lebih bersimpati terhadap Palestina, tetapi hal ini tidak tercermin dalam kepemimpinan partai, yang menerima sumbangan besar dari banyak pihak pro-Israel. Khalidi mencatat bahwa cabang eksekutif AS memiliki keleluasaan yang lebih besar daripada bagian pemerintah lainnya dalam kebijakan luar negeri, dan bahwa sebagian besar presiden, dari Harry Truman hingga Donald Trump, enggan melakukan apa pun selain mendukung Israel dan membiarkan Israel menentukan laju peristiwa.*

Khalidi mencatat bahwa Barack Obama menjabat presiden selama 3 serangan Israel di Gaza, tetapi ia melanjutkan pola pendahulunya, meskipun pemilihannya sempat meningkatkan harapan bahwa ia akan berbuat lebih baik. Satu hal penting yang dilakukan AS selama pemerintahan Obama adalah abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB SC 2334, yang menyebut aktivitas pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “pelanggaran mencolok” terhadap hukum internasional dan “tidak memiliki validitas hukum”. Namun, secara keseluruhan, Obama meninggalkan Gedung Putih setelah sebagian besar mempertahankan status quo, yang menyebabkan Khalidi menyimpulkan bahwa Amerika sama berkomitmennya dengan proyek kolonial Zionis seperti Balfour seabad sebelumnya.*

Sumber utama tulisan ini adalah terjemahan “Palestine 101” oleh DecolonizePalestine.com

*ditambahkan dari panduan belajar One Hundred Years’ War on Palestine oleh Rashid Kalidi

[] ditambahkan dari sumber dalam pranala/link

Ilustrasi pada laman ini (selain banner dan peta) adalah karya para seniman Gaza yang dikumpulkan oleh Flyers for Falastin. Nama dan akun IG masing-masing dibubuhkan pada tiap karya, juga QR code ke penggalangan dana untuk seniman tersebut. Menyumbanglah untuk menghargai karya mereka jika mampu. Terima kasih.