SEJARAH PALESTINA – bagian 3

Perang Enam Hari 1967 – Perang 1982

PERANG ENAM HARI 1967

Pada pagi hari 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan mendadak ke Mesir yang menghancurkan angkatan udaranya. Maka, dimulailah Perang 1967, yang berlangsung kurang dari seminggu dan memungkinkan Israel untuk akhirnya menaklukkan Tepi Barat, Jalur Gaza, Gurun Sinai Mesir, dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

Israel mengklaim hingga hari ini bahwa serangan tersebut merupakan pembelaan diri pendahuluan, dengan menyebutkan sejumlah kekhawatiran, seperti pasukan Nasser di Sinai, penutupan Selat Tiran, dan situasi di Dataran Tinggi Golan Suriah. Seperti biasa, klaim ini tidak boleh diterima begitu saja, karena bahkan pengusiran etnis di desa-desa Palestina yang telah menandatangani pakta non-agresi dengan Yishuv dibingkai sebagai pembelaan diri.

Meskipun militer Israel jauh lebih unggul daripada negara-negara Arab, mitos bahwa Israel adalah negara kecil yang eksistensinya selalu rentan di bawah ancaman negara-negara tetangga terus merajalela.*

Dewan Keamanan PBB memerintahkan gencatan senjata menyeluruh pada 6 dan 7 Juni, yang diabaikan oleh pasukan Israel yang memasuki Suriah. Pada Jumat, 9 Juni 1967, hari kelima perang, pasukan Israel secara telak mengalahkan tentara Mesir dan Yordania dan menduduki Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.*

Pada hari itu juga, Dewan Keamanan PBB memulai pertemuannya pada pukul 12.30 siang, dengan resolusi gencatan senjata yang disahkan pada pukul 13.30. Resolusi tersebut secara tidak biasa meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk “mengatur dipatuhinya resolusi ini dengan segera” dan melaporkan kembali dalam waktu dua jam. Menurut ayah sejarawan Khalidi, penundaan itu terjadi karena Amerika ingin memberi Israel sedikit waktu lagi untuk meraih kemenangan*:

“Apa yang kami saksikan hari itu adalah bukti poros Timur Tengah baru yang sedang beraksi—ujung tombak di lapangannya adalah Israel, sementara kedok diplomatiknya disediakan Amerika. Poros itu masih ada hingga saat ini, lebih dari setengah abad kemudian.”*

Untuk membuktikan hal ini lebih lanjut, Khalidi mencatat bahwa sebelum Juni 1967, Israel telah menerima lampu hijau dari AS untuk melancarkan serangan pendahuluan terhadap angkatan udara Mesir, Suriah, dan Yordania.*

Perang Enam Hari 1967 tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan kelanjutan dari perang Israel terhadap kawasan sekitarnya untuk mencapai perluasan wilayah yang maksimal. Khususnya, perang ini akan mengakhiri apa yang dimulai pada 1956. Setelah kekalahan politik dalam perang sebelumnya, banyak tindakan militer Israel dirancang untuk memancing Nasser dan para pemimpin Arab lainnya untuk menyerang, contohnya dapat dilihat dalam serangan Israel yang tidak proporsional terhadap Samu pada 1966, atau pengeboman perbatasan Suriah yang sering terjadi tanpa provokasi. Ini bukanlah interpretasi unik; pada saat itu, hal ini dipahami secara luas. Misalnya, duta besar Inggris di Israel menjelaskan bahwa taktik tersebut bertujuan untuk memicu “perang pencegahan yang sengaja dibuat-buat”.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Israel bermaksud memprovokasi perang. Perang ini akhirnya memberi mereka kesempatan untuk melakukan ekspansi ke wilayah yang tidak ditaklukkan pada 1948, sebagaimana disesalkan Ben-Gurion. Hal ini menjadi sangat jelas setelah kita memeriksa catatan diplomatik, dan berkali-kali Israel menyabotase upaya mediasi atau diplomasi untuk mencegah pecahnya perang.

Misalnya, selama sebagian besar krisis 1967, Mesir menyatakan kesediaannya untuk menghidupkan kembali dan memperluas Komisi Gencatan Senjata Campuran Mesir-Israel (Egyptian-Israeli Mixed Armistice Commission, EIMAC), yang secara resmi ditolak oleh Israel pada Mei 1967. Pada bulan yang sama, Sekretaris Jenderal PBB sendiri berusaha untuk mencegah eskalasi dengan melakukan perjalanan ke Kairo untuk menjadi penengah antara Mesir dan Israel. Sekali lagi, Mesir menyetujui usulan tersebut dalam upaya untuk meredakan ketegangan. Israel menolak. Brian Urquhart, seorang pejabat senior PBB saat itu, menulis dalam memoarnya bahwa “Israel, yang tidak diragukan lagi telah memutuskan untuk melakukan tindakan militer, menolak gagasan-gagasan [Sekjen PBB] U Thant”.

Ada banyak upaya lain untuk mencegah eskalasi, misalnya, Amerika Serikat juga mencoba melakukan mediasi. Para diplomat dan politikus Amerika berpangkat tinggi bertemu dengan Nasser pada akhir Mei dalam sebuah pertemuan yang dianggap sebagai “terobosan dalam krisis”. Dalam pertemuan ini Nasser menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk melibatkan Pengadilan Dunia (World Court) untuk menengahi beberapa masalah. Dan yang paling menjanjikan adalah bahwa Nasser setuju untuk mengirim wakil presidennya ke Washington dalam waktu seminggu dalam upaya untuk mencapai penyelesaian diplomatik atas krisis tersebut.

Banyak orang bertanya mengapa mereka belum pernah mendengar tentang pertemuan itu, dan apa hasilnya. Itu karena dua hari sebelum pertemuan, Israel memutuskan untuk melancarkan serangan mendadaknya, menggagalkan semua upaya untuk mencapai solusi diplomatik tanpa kekerasan.

Hal ini bahkan mengejutkan Amerika. Dean Rusk, Menteri Luar Negeri saat itu menulis bahwa:

“Mereka menyerang pada hari Senin, mengetahui bahwa pada hari Rabu wakil presiden Mesir akan tiba di Washington untuk berbicara tentang pembukaan kembali Selat Tiran. Kami mungkin tidak berhasil membuat Mesir membuka kembali selat itu, tetapi itu adalah kemungkinan yang nyata.”

Mengikuti rangkaian peristiwa diplomatik pada saat itu, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Israel sengaja mencari perang. Negara itu menolak semua upaya mediasi dan bahkan menipu dan mempermalukan sekutunya, Amerika Serikat, dengan membiarkannya melanjutkan sandiwara diplomasi ketika Israel tahu bahwa mereka akan tetap menyerang. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Nasser jauh lebih fleksibel, dan lebih mudah menerima solusi diplomatik daripada yang banyak orang kira. Namun, hingga hari ini, Israel digambarkan terpaksa berperang untuk bertahan, sementara Nasser digambarkan sebagai seorang yang suka berperang.

Dalam memoarnya, U Thant, Sekjen PBB saat itu, menulis bahwa “seandainya Israel setuju untuk mengizinkan UNEF ditempatkan di sisi perbatasannya, bahkan untuk waktu yang singkat, jalannya sejarah bisa saja berbeda. Upaya diplomatik untuk mencegah bencana yang akan terjadi mungkin akan berhasil; perang mungkin bisa dihindari.” Hal ini dikonfirmasi oleh Odd Bull, kepala staf Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB (United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO) saat itu: “sangat mungkin Perang 1967 dapat dihindari jika Israel menyetujui permintaan Sekretaris Jenderal.”

“Seluruh cerita tentang bahaya pemusnahan ini dibuat-buat dan dibesar-besarkan setelah kejadian, untuk membenarkan pencaplokan wilayah Arab yang baru.”

Setelah perang ini, Israel menguasai seluruh wilayah yang dulunya merupakan wilayah Mandat Inggris atas Palestina. Yordania dan Mesir masing-masing diusir dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan wilayah-wilayah ini sekarang berada di bawah pendudukan militer Israel. Selain itu, Dataran Tinggi Golan Suriah dan Semenanjung Sinai direbut oleh Israel. Mirip dengan Perang 1948, Perang 1967 memberikan kedok bagi lebih banyak kampanye pengusiran etnis. Pada akhir perang, ratusan ribu warga Palestina dipaksa mengungsi dari berbagai wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Lebih dari 100.000 warga Suriah juga dipaksa mengungsi dari Dataran Tinggi Golan, dan desa-desa serta komunitas mereka dihancurkan dan dihapuskan.

Kekalahan ini dikenal sebagai Naksa, bahasa Arab untuk kegagalan. Kekalahan ini juga menghancurkan semangat warga Palestina dan populasi Arab yang lebih luas secara umum.

SC 242 DAN RENCANA KOLONISASI ALLON

Setelah puluhan tahun menyempurnakan mekanisme kontrol kolonial untuk warga Palestina di dalam Garis Hijau, Israel lebih dari sekadar siap untuk memaksakan sistem pemerintahan militer yang efektif terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada 1966, Israel mengakhiri peraturan hukum militernya untuk desa-desa Palestina di dalam Garis Hijau, tetapi kemudian memberlakukannya lagi di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah kemenangannya pada 1967.

Pada 22 November 1967, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi SC 242. Walaupun resolusi itu menekankan bahwa wilayah yang diperoleh melalui perang adalah tidak sah, ia mengaitkan penarikan Israel dengan perjanjian damai dengan negara-negara Arab, maka secara mendasar melemahkan posisi awal tersebut. Lebih jauh lagi, tidak disebutnya Palestina atau rakyat Palestina dalam resolusi tersebut menjadi bahan bakar untuk narasi negasionis Israel, seperti pernyataan Perdana Menteri Golda Meir pada 1969 bahwa sama sekali tidak ada yang namanya orang Palestina.*

Dengan SC 242, PBB mengabaikan komitmennya terhadap hak-hak warga Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan memperoleh kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum 194 pada Desember 1948. SC 242 juga secara eksklusif berfokus pada Perang 1967, sehingga mustahil untuk mengakui bahwa masalah-masalah yang mendasarinya berasal dari Perang 1948. SC 242 menjadi patokan untuk menyelesaikan seluruh konflik, tetapi tetap tidak dilaksanakan.*

Sejarawan Rashid Khalidi menambahkan bahwa SC 242 memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina dengan membingkai konflik Arab-Israel sebagai masalah negara per negara. Israel ingin memecah-belah musuh-musuhnya dan menghadapi mereka satu per satu, yang juga ingin dilakukan AS untuk mencegah persatuan Arab.*

Terlepas dari semua kerusakan yang ditimbulkan oleh SC 242, resolusi itu menghidupkan kembali gerakan nasional Palestina. Para penulis dan penyair seperti Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Emile Habibi, Fadwa Touwan, dan Tawfiq Zayyad berupaya untuk membentuk kembali rasa identitas dan cita-cita Palestina yang telah diuji oleh Nakba dan tahun-tahun tandus setelahnya. Di antara mereka, Kanafani adalah penulis prosa yang paling terkemuka dan yang karyanya paling banyak diterjemahkan. Pun seorang jurnalis produktif, ia dibunuh dalam sebuah bom mobil oleh Mossad, badan intelijen nasional Israel, pada 1972 bersama keponakannya yang berusia 17 tahun, Lamis Najm.*

Munculnya gerakan nasionalis Palestina tidak disambut baik oleh Israel. Dalam perspektif Zionis, nama Palestina dan keberadaan orang-orang Palestina merupakan ancaman mematikan bagi Israel. Sementara itu, di AS, beberapa kemajuan dicapai dalam perjuangan Palestina pasca-1967, berkat akademisi Palestina-Amerika yang mengangkat narasi Palestina di kampus-kampus, media independen, dan sektor opini publik lainnya.*

Sementara semua ini berlangsung, Israel terus melakukan “serangan hukuman” terhadap Suriah dan Lebanon. Selain itu, Mossad kerap membunuh para pemimpin dan kader Palestina, contohnya juru bicara PLO Kamal Nasser dan para pemimpin Fatah Kamal ‘Adwan dan Abu Yusuf Najjar. Menurut Khalidi, pembunuhan adalah “unsur utama dalam ambisi Israel untuk mengubah seluruh negeri, dari sungai ke laut, dari negara Arab menjadi negara Yahudi”. Israel membenarkan pembunuhan-pembunuhan ini dengan mengatakan bahwa itu merupakan “perlindungan yang diperlukan dari teroris, yang akan membunuh jika tidak dibunuh terlebih dahulu”. Argumen ini tidak hanya menghakimi seseorang yang belum tentu berbuat kejahatan, tetapi juga menutupi fakta bahwa banyak dari mereka yang dibunuh adalah “kaum intelektual dan pendukung perjuangan Palestina, bukan anggota militer”. Khalidi mengatakan, “mereka bukanlah ‘teroris’, melainkan suara-suara paling menonjol dari gerakan nasional, suara-suara yang ingin dibungkam Israel”.*

Dengan rencana inilah upaya pemukiman kolonial di Tepi Barat dan Jalur Gaza lahir. Pemukiman adalah koloni yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel di luar Garis Hijau, dan hanya terbuka untuk orang Yahudi Israel.

Awalnya, Israel membangun pemukiman di semua wilayah yang direbutnya dalam Perang 1967, termasuk Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Karena alasan yang akan kita bahas di artikel berikutnya, pemukiman di Jalur Gaza dan Sinai akhirnya dibongkar. Namun, di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan, situasi pemukiman semakin parah. Ada lebih dari 200 pemukiman dan pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah-wilayah itu. Pemukiman ini menjadi rumah bagi lebih dari 600.000 orang, yang tinggal di wilayah yang dicuri dan diduduki. Menurut hukum internasional, pemukiman ini sepenuhnya ilegal, dan keberadaannya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Jenewa dan norma-norma internasional lainnya.

Menilik distribusi pemukiman di seluruh Tepi Barat, terlihat bahwa ada kemiripan yang mencolok antara posisi pemukiman-pemukiman itu dan wilayah yang diuraikan dalam Rencana Allon untuk direbut secara permanen oleh Israel. Ini memang disengaja, dan kebijakan Israel sejak 1960-an adalah mengubah fakta di lapangan sebanyak mungkin untuk memungkinkan pencurian tanah-tanah ini. Dorongan kolonisasi ini terus berlanjut hingga hari ini melalui berbagai pencaplokan dan penyitaan tanah, dan bahkan tidak berhenti selama masa perundingan perdamaian. Justru, menjadi semakin cepat selama masa perundingan karena Israel tahu bahwa Palestina tidak ingin membahayakan perundingan yang sangat mereka butuhkan untuk mendirikan negara. Selain pemukiman, Tepi Barat dibelah-belah oleh pengadaan lapangan tembak militer, cagar alam, dan banyak skema legalistik lainnya untuk menolak akses kepada warga Palestina. Pembagi-bagian ini begitu parah, sehingga Tepi Barat secara bercanda dikenal sebagai Kepulauan Tepi Barat, yaitu kantong-kantong kecil warga Palestina yang dikelilingi oleh zona-zona yang dikuasai Israel.

PERANG 1973 DAN CAMP DAVID

Setelah Presiden Nasser meninggal, Mesir tetap bertekad untuk merebut kembali wilayah yang lepas dalam Perang 1967. Dengan bantuan Suriah, yang juga kehilangan Dataran Tinggi Golan, mereka menyusun rencana untuk merebut kembali wilayah mereka yang diduduki Israel. Rencana ini muncul dalam bentuk Perang 1973.

Pada jam-jam pertama perang, Mesir di bawah pimpinan Anwar Sadat, berhasil menyeberangi Terusan Suez dan menguasai garis Bar Lev, yang dibangun oleh Israel untuk menangkis serangan Mesir. Di garis depan utara, Suriah berhasil maju ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Kemenangan awal ini akhirnya berbalik saat Israel memperkuat posisinya dengan bantuan Amerika Serikat. Meskipun pasukan Arab dipukul mundur, perang tersebut menjadi peringatan bagi Israel bahwa mereka tidak dapat menjamin akan selalu menjadi pemenang dalam perang.

Hal ini menjadi dasar bagi perundingan Camp David 1978, yang berpuncak pada perjanjian damai Mesir-Israel pada 1979. Agenda pihak Israel, yang diwakili Perdana Menteri Menachem Begin, adalah meminggirkan PLO, mendorong kolonisasi tanpa henti di wilayah yang diduduki pada 1967 (Wilayah Jajahan), dan pada dasarnya menunda penyelesaian masalah Palestina. Perjanjian tersebut menghasilkan pengembalian Semenanjung Sinai ke Mesir (dengan ketentuan tertentu), sebagai imbalan atas perdamaian, normalisasi hubungan, dan pengakuan Mesir atas Israel. Selain itu, koloni-koloni Israel yang masih muda di Sinai akan dibongkar. Mesir menjadi negara Arab pertama yang secara resmi mengakui Israel, dan membelokkan orientasinya dari Uni Soviet ke AS dan Blok Barat. Melalui perjanjian ini, proses Camp David memperkuat strategi Israel untuk membekukan kepentingan Palestina, yang memungkinkan kolonisasi berkelanjutan sambil menjaga perdamaian dengan Mesir.*

Perjanjian Camp David menandakan keselarasan AS dengan aspek paling keras dari sikap Israel terhadap hak-hak Palestina. Meskipun mengandung beberapa klausul dan ketentuan yang menyatakan bahwa hak-hak rakyat Palestina harus diakui, dan bahwa beberapa bentuk otonomi akan diberikan kepada Palestina, Perjanjian Begin dengan Mesir memastikan tidak ada campur tangan terhadap visi ekspansionis Likud (partai politik sayap kanan Israel yang didirikan pada 1973 oleh Begin dan Ariel Sharon, dan memenangkan pemilu pada 1977), yang secara efektif menghilangkan diskusi tentang isu-isu utama seperti kedaulatan dan kenegaraan Palestina, Yerusalem, pengungsi, dan kendali atas tanah, air, dan udara. Meskipun sesekali AS dan Mesir menyuarakan protes terhadap pengabaian masalah Palestina dan kolonisasi berkelanjutan di Wilayah Jajahan, protes tersebut sebagian besar tidak efektif.*

Setelah perjanjian damai 1979, kondisi menjadi lebih buruk bagi warga Palestina. Perang Saudara Lebanon, yang bermulai pada April 1975 dan berlanjut hingga 1990, melelahkan rakyatnya dan melemahkan PLO, padahal PLO menghadapi tentara Israel, Suriah, dan Lebanon, serta milisi-milisi Lebanon yang didukung oleh Israel, AS, Iran, dan Arab Saudi. Pada masa ini, kamp-kamp pengungsi Palestina dan pusat-pusat populasi sering mengalami serangan.*

Perang Saudara Lebanon melibatkan berbagai aktor, utamanya Front Lebanon (koalisi sayap kanan partai-partai Kristen Maronite yang didukung oleh Israel dan AS) dan Gerakan Nasional Lebanon (Lebanese National Movement, koalisi kaum kiri sekuler, Muslim Sunni pan-Arab, Muslim Shia, dan PLO). Suriah juga menginvasi, sebab menganggap wilayah tersebut sebagai arena strategis yang vital dan ingin menegaskan dominasinya. Kepentingan Israel dalam konflik tersebut adalah untuk: (1) membentuk aliansi baru di Lebanon, (2) memperluas pengaruhnya, dan (3) mengurangi kekuatan Suriah dan sekutunya sekaligus melawan ancaman yang ditimbulkan oleh nasionalisme Palestina.*

AS berperan mendukung tujuan Israel di Lebanon di bawah berbagai pemerintahan, dari Nixon hingga Reagan. Keterlibatan AS dalam konflik tersebut termasuk menyetujui kampanye militer Suriah melawan PLO di Lebanon. Selain itu, Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bekerja sama dengan sekutu-sekutu Amerika untuk menekan gerakan Palestina. Meskipun ada perjanjian September 1975 yang melarang pengakuan atau negosiasi langsung dengan PLO sampai mereka mengakui hak Israel untuk berdiri, Kissinger terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan PLO setidaknya selama empat tahun.*

Terlepas dari semua ini, PLO masih berdiri dan merupakan kekuatan terbesar di beberapa wilayah Lebanon yang tidak berada di tangan tentara asing atau proksi.*

PERANG 1982

Pada 4 Juni 1982, Israel menginvasi Lebanon untuk menghancurkan PLO. Serangan ini merupakan serangan paling serius oleh tentara reguler terhadap ibukota Arab sejak Perang Dunia II. Invasi itu pun merupakan perang besar pertama sejak 15 Mei 1948 yang menargetkan warga Palestina, bukannya tentara negara-negara Arab. Hampir semua dari sekitar 300.000 warga Palestina di Lebanon yang aktif dalam politik dianggap sebagai teroris oleh pemerintah Israel. Tujuan invasi Israel itu ada banyak, tetapi utamanya untuk mengubah situasi di dalam Palestina. Israel ingin menghancurkan PLO secara militer, menghilangkan kekuatannya di Lebanon, dan menghapuskan nasionalisme di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.*

Pada 13 Juni, para pejuang Palestina, Lebanon, dan Suriah akhirnya kewalahan. PLO sendirian dalam pertempuran dengan sekutunya dalam Gerakan Nasional Lebanon. Israel melakukan pengeboman tanpa pandang bulu—banyak bangunan yang menjadi sasaran tidak memiliki kegunaan militer yang masuk akal, dan tidak satu pun dari pos komando dan kontrol bawah tanah PLO atau pusat komunikasinya terkena serangan, tapi banyak warga sipil tewas. Perang berlanjut hingga PLO dipaksa setuju untuk meninggalkan Beirut, di bawah tekanan kuat dari Israel, AS, dan sekutu Lebanon mereka, dan tanpa dukungan yang berarti dari pemerintah Arab mana pun.*

Perang ini memuncak dalam pengepungan Beirut selama 7 minggu dan gencatan senjata pada 12 Agustus. Dengan total waktu 10 minggu pertempuran dari awal Juni hingga pertengahan Agustus 1982, pemerintahan Lebanon melaporkan bahwa lebih dari 19.000 warga Palestina dan Lebanon tewas—mayoritas warga sipil—dan lebih dari 30.000 orang terluka. Kamp-kamp pengungsi sebagian besar hancur, dan orang-orang terputus aksesnya dari air, listrik, makanan, dan bahan bakar.*

Dalam perang ini, AS memberikan dukungan material yang sangat dibutuhkan Israel, sebesar $1,4 miliar dalam bentuk bantuan militer setiap tahunnya pada 1981 dan 1982. AS juga membuat negara-negara Arab yang sebelumnya telah menyatakan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina tidak melakukan apa pun selain mengeluarkan “keberatan performatif”. Perlu dicatat bahwa sementara pemerintah Arab menyerah pada tekanan AS, opini publik Arab dipenuhi dengan kegemparan dan kemarahan yang besar.*

Selama masa ini, PLO tidak memudahkan perjuangan bagi dirinya sendiri. PLO tahu bahwa mereka tidak dapat mengharapkan dukungan dari negara-negara Arab, tetapi mereka mengharapkan simpati dari rakyat Lebanon. PLO tidak mendapatkan simpati ini karena sering bertindak sewenang-wenang atau arogan pada tahun-tahun menjelang invasi. Misalnya, sebuah contoh insiden yang umum terjadi, pengawal seorang pemimpin senior PLO menembak dan membunuh pasangan muda Lebanon ketika mereka tidak berhenti di sebuah pos pemeriksaan. Pelakunya tidak dihukum, meskipun perbuatannya tidak dapat dibenarkan, sesuatu yang sayangnya sering terjadi.*

PLO memimpin serangan di Israel, sering kali menargetkan warga sipil dan tidak memajukan tujuan nasional Palestina. PLO tidak memiliki dukungan dari tiga kelompok utama: gerakan Amal yang berpihak pada Suriah, wilayah kekuasaan Druze, dan penduduk perkotaan Beirut, Tripoli, dan Sidon. Khalidi menulis bahwa meskipun “semua orang memahami bahwa Israel sengaja menghukum warga sipil untuk mengasingkan mereka dari Palestina … tetap ada banyak kepahitan terhadap PLO sebagai akibatnya”. Bagi kelompok-kelompok kunci ini, pembangkangan terhadap Israel adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak dengan harga kehancuran rumah dan properti mereka yang dapat dihindari.*

Akhirnya, PLO mengajukan Rencana Sebelas Poin untuk penarikan pasukannya dari Beirut. Di dalamnya, mereka juga menyerukan zona penyangga, penarikan terbatas tentara Israel, pengerahan pasukan internasional untuk jangka panjang, dan perlindungan internasional untuk Palestina dan Lebanon karena mereka tidak akan memiliki pertahanan dengan kepergian PLO. Ini meyakinkan para pemimpin Lebanon bahwa PLO tulus dalam kesediaannya untuk angkat kaki demi menyelamatkan Beirut. AS, di bawah tekanan Israel, menolak Rencana Sebelas Poin tersebut. Namun, AS menjamin keamanan kamp-kamp tersebut dalam memo yang dikirimkan ke PLO tanpa kop surat, tanda tangan, atau identifikasi apa pun, tetapi dianggap oleh PLO sebagai komitmen yang mengikat dari AS. Pada 1 September, PLO meninggalkan Beirut dengan dirayakan dengan penuh emosi, dan anggota-anggotanya tersebar melalui darat dan laut ke lebih dari setengah lusin negara Arab. Namun, setelah PLO selesai dievakuasi dan pasukan internasional yang mendukung mereka pergi, penduduk sipil kini tidak terlindungi.*

Pada 14 September, Presiden terpilih Bashir Gemayel, komandan Pasukan Lebanon (Lebanese Forces) dan pemimpin Falangis, dibunuh dalam sebuah ledakan yang menghancurkan markas besar Falangis. Israel segera memasuki kembali Beirut dan menduduki bagian barat kota tersebut, meskipun telah berjanji kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan melakukannya. Antara 16-18 September, milisi Lebanon, yang dilatih dan didukung oleh tentara Israel, menyerang kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila di pinggir selatan Beirut,* [menewaskan 2000-3500 pengungsi Palestina dan warga sipil Lebanon].

Sebuah komisi penyelidikan yang dibentuk menemukan tanggung jawab langsung dan tidak langsung dari komandan senior militer Israel atas pembantaian tersebut, termasuk Perdana Menteri Begin dan Menteri Pertahanan Ariel Sharon. Banyak dari mereka yang disebutkan namanya kehilangan jabatan mereka sebagai akibat dari penyelidikan itu dan kemarahan umum di Israel atas pembantaian tersebut. Kemudian, bukti selanjutnya mengungkapkan bahwa orang-orang tersebut lebih bersalah daripada yang diperkirakan sebelumnya dan menunjukkan bagaimana diplomat Amerika diintimidasi oleh lawan bicara mereka di Israel dan gagal menghentikan pembantaian sebagaimana telah dijanjikan oleh pemerintah AS. Namun, Amerika terus melanjutkan dukungannya kepada Israel setelah pengeboman Beirut dan pembantaian Sabra dan Shatila. Bahkan, Sharon secara eksplisit memperingatkan pejabat AS tentang rencana mereka dengan mengatakan, “Kami akan melihat amunisi buatan Amerika dijatuhkan dari pesawat buatan Amerika di atas Lebanon, dan warga sipil akan terbunuh”. Karena itu, Khalidi menulis bahwa “invasi 1982 harus dilihat sebagai upaya militer gabungan Israel-AS”.*

Dampak politik dari perang 1982 tidak dapat diremehkan. Ia memicu kebangkitan Hezbollah—musuh mematikan bagi AS dan Israel—dan meningkatnya serta meluasnya perang saudara Lebanon, yang berkobar menjadi konflik regional. Khususnya, konflik ini menimbulkan persepsi negatif pertama yang berkelanjutan dan signifikan dari Amerika dan Eropa terhadap Israel sejak 1948—tidak ada propaganda Israel yang dapat menutupi apa yang telah mereka lakukan di Lebanon. Akibatnya, Palestina memperoleh simpati internasional, tetapi gagal memperoleh dukungan material yang berarti dari mana pun.*

Sumber utama tulisan ini adalah terjemahan “Palestine 101” oleh DecolonizePalestine.com

*ditambahkan dari panduan belajar One Hundred Years’ War on Palestine oleh Rashid Kalidi

[] ditambahkan dari sumber dalam pranala/link

Ilustrasi pada laman ini (selain banner dan peta) adalah karya para seniman Gaza yang dikumpulkan oleh Flyers for Falastin. Nama dan akun IG masing-masing dibubuhkan pada tiap karya, juga QR code ke penggalangan dana untuk seniman tersebut. Menyumbanglah untuk menghargai karya mereka jika mampu. Terima kasih.