SEJARAH PALESTINA – bagian 1

Zaman Ottoman hingga Mandat Inggris

PALESTINA DI BAWAH KEKAISARAN OTTOMAN

Setelah kekalahan Mamluk dalam pertempuran Marj Dabiq (1516), wilayah Levant [yang sekarang sering disebut Timur Tengah] terbuka bagi pasukan Ottoman yang ingin menaklukkannya. Beberapa bulan kemudian, mereka memasuki Yerusalem dan mengawali salah satu babak terpanjang dalam sejarah Palestina, yang berlangsung selama lebih dari 400 tahun.

Yerusalem dianggap penting di mata Ottoman karena signifikansi keagamaan dan sejarahnya. Sejak awal kekuasaan mereka, proyek-proyek konstruksi yang megah dan menyeluruh dilaksanakan, yang kelak menjadi ciri khas arsitektur dan topografi Yerusalem, seperti tembok-tembok Yerusalem yang didirikan oleh Suleiman Agung.

Sepanjang sejarahnya, Ottoman membagi Palestina ke dalam berbagai konfigurasi dan divisi politik. Yang terakhir terjadi pada 1887, Palestina dibagi menjadi 3 distrik (Sanjak): Yerusalem, Nablus, dan Acre. Sanjak Yerusalem sangat penting bagi Ottoman sehingga diperintah langsung oleh Konstantinopel (yang kemudian menjadi Istanbul).

Namun, seperti halnya pada kekaisaran mana pun, ada masa-masa damai dan makmur, serta masa-masa sulit dan perang. Menjelang akhir kekaisaran Ottoman, masa-masa perang jauh lebih umum daripada masa-masa damai. Dengan munculnya nasionalisme gaya Eropa dan melemahnya negara Ottoman, hubungan antara berbagai kelompok dan komunitas etnis mulai terpecah. Terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Ottoman, dan Palestina bahkan berhasil memenangkan otonomi untuk sementara waktu di bawah kepemimpinan Daher al-‘Umar, walaupun pada akhirnya ditumpas oleh Konstantinopel. Ketegangan ini kemudian diperburuk oleh Revolusi Turki Muda dan meningkatnya upaya untuk menjadikan berbagai propinsi Ottoman sebagai wilayah Turki.

Kekaisaran tersebut akhirnya runtuh setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I, dan berbagai bangsa yang menjadi penduduknya berupaya untuk merdeka dan mendirikan negara-bangsa mereka sendiri. Aspirasi ini digagalkan, karena bangsa-bangsa tersebut jatuh dari dominasi satu kekaisaran ke dominasi banyak kekaisaran lainnya.

Selama beberapa dekade terakhir dari keruntuhan dramatis ini, seorang pemikir Austria-Hongaria, Theodor Herzl, menanam benih gerakan politik baru yang akan mengubah sejarah Palestina selamanya.

GERAKAN ZIONIS

Diselenggarakan di kota Basel, Swiss, pada 1897, kongres Zionis pertama dihadiri oleh lebih dari 200 delegasi dari seluruh Eropa. Program kongres tersebut menyerukan pendirian negara Yahudi di Palestina, dan untuk mulai mengoordinasikan pemukiman kaum Zionis di sana. Hal ini, menurut Theodor Herzl, pendiri Zionisme politik dan presiden kongres Zionis, akan menjadi “solusi untuk masalah Yahudi” dan membebaskan orang-orang Yahudi dari persekusi.

Meskipun ada gerakan Zionis dan proto-Zionis lain yang mendahului gerakan ini dan telah menetap di Palestina, misalnya Hibbat Zion, kongres Zionis adalah yang pertama kali mengorganisasi dan mengerahkan upaya kolonisasi secara terpusat dan efektif.

Zionisme, dengan demikian, adalah gerakan politik penjajahan-pendudukan (settler colonialism) yang menyerukan pendirian negara-bangsa Yahudi di Palestina dengan mayoritas Yahudi. Masalahnya di sini, tentu saja, adalah bahwa Palestina telah dihuni. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan penduduk asli Arab Palestina menjadi topik utama dalam banyak diskusi awal gerakan Zionis, dan konsensusnya adalah bahwa mereka harus disingkirkan dengan cara tertentu, baik melalui kesepakatan atau dengan kekerasan. Memang, tidak ada cara untuk mendirikan negara mayoritas Yahudi di Palestina tanpa menggusur mayoritas penduduk aslinya secara besar-besaran. [Ingat bahwa populasi Yahudi saat itu sekitar 25.000 jiwa, atau 6% dari keseluruhan penduduk Palestina].

Ketika kita menyebut Zionisme sebagai penjajahan-pendudukan, kita merujuk pada fenomena yang sangat spesifik. Penjajahan-pendudukan berbeda dari penjajahan klasik, karena penjajahan-pendudukan hanya pada awalnya dan sementara saja bergantung pada negara imperial asal untuk keberadaan mereka. Dalam banyak situasi, para penjajah bahkan tidak berasal dari negara imperial yang mendukung mereka. Perbedaan lainnya adalah bahwa para penjajah-pemukim tidak hanya tertarik pada sumber daya yang dimiliki negeri yang dijajah, tetapi juga pada negeri itu sendiri, untuk membangun tanah air baru bagi mereka di negeri tersebut.

Zionis masa kini mungkin merasa risih saat Zionisme disebut sebagai ideologi kolonial, tapi pada masa-masa awal, gerakan Zionis sangat jujur ​​tentang keberadaannya sebagai bentuk kolonialisme. Misalnya, Herzl menulis pada 1902 kepada penjajah terkenal Cecil Rhodes, menyatakan bahwa Inggris mengakui pentingnya “ekspansi kolonial”:

“Anda diundang untuk membantu mengukir sejarah. Tidak melibatkan Afrika, tetapi sebagian Asia Kecil; bukan untuk orang Inggris, tetapi orang Yahudi. Lalu, kenapa saya menghubungi Anda jika masalah ini tidak berada dalam lajur yang biasa bagi Anda? Ya, kenapa? Karena ini juga masalah kolonial.”

Vladimir Jabotinsky, dalam The Iron Law (1925), menyatakan:

“Rekonsiliasi sukarela dengan orang-orang Arab tidak mungkin dilakukan baik sekarang maupun di masa depan. Jika Anda ingin menjajah negeri yang sudah dihuni orang, Anda harus menyediakan garnisun untuk negeri tersebut, atau mencari orang kaya atau dermawan yang bersedia menyediakan garnisun untuk Anda. Kalau tidak, lupakan gagasan penjajahan Anda, karena tanpa angkatan bersenjata yang dapat secara fisik mengalahkan segala upaya untuk mencegah atau menghancurkannya, maka penjajahan adalah mustahil—bukan sulit, bukan berbahaya, melainkan MUSTAHIL! Zionisme adalah petualangan kolonialisme, dan karena itu ketegakan atau keruntuhannya bergantung pada angkatan bersenjata. Penting… untuk bisa bahasa Ibrani, tetapi, sayangnya, lebih penting lagi untuk bisa menembak—kalau tidak, saya selesai dengan permainan penjajahan.”

Lebih jauh lagi, bank Zionis pertama yang didirikan diberi nama Jewish Colonial Trust, dan seluruh upaya tersebut didukung oleh Palestine Jewish Colonization Association dan Jewish Agency Colonization Department.

DEKLARASI BALFOUR

Pada 1917 Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, disusun oleh Arthur James Balfour, Menteri Urusan Luar Negeri Inggris, yang menjanjikan “pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina”:

“Pemerintahan Baginda Raja memandang baik pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara lain mana pun.”

Deklarasi ini, dibuat oleh kekuatan Eropa tentang wilayah non-Eropa, mencapai beberapa hal, termasuk:

• Secara formal menjadikan Inggris sekutu gerakan Zionis,
• Mengabaikan penduduk asli yang menyusun 90% populasinya, yang sebagian besar tidak disebutkan,
• Hanya menjanjikan hak-hak sipil dan agama, bukan hak-hak politik atau nasional, bagi penduduk Palestina saat itu.*

[Beberapa sumber mengatakan bahwa Deklarasi Balfour digerakkan oleh simpati Inggris terhadap umat Yahudi dan kedekatannya dengan kelompok Zionis, sementara beberapa sumber lain mengatakan bahwa deklarasi itu justru dimotivasi oleh sentimen anti-Yahudi—memindahkan orang Yahudi ke Palestina akan menjadi solusi bagi “masalah Yahudi” di Eropa.]

Salah satu sebab lain yang banyak diterima adalah Inggris melihat gerakan Zionis sebagai mekanisme untuk mewujudkan kepentingan geopolitiknya di wilayah Levant dan Suez. Sejarawan Rashid Khalidi pun mencatat bahwa manakala negarawan seperti Balfour menyebut “rumah nasional Yahudi”, maksud mereka pada akhirnya adalah “negara Yahudi.”

Didorong oleh Deklarasi Balfour dan dukungan gubernur-gubernur Inggris, gerakan Zionis meningkatkan upaya kolonisasinya dan mendirikan proto-negara sementara di negeri Palestina, yang disebut Yishuv. Bertujuan untuk mendirikan etnokrasi Yahudi yang eksklusif, Yishuv harus berhadapan dengan fakta bahwa seluruh negeri Palestina sudah dihuni oleh penduduk asli. Di sinilah “logika eliminasi” pemukim mulai berlaku. Dicetuskan oleh peneliti Patrick Wolfe, ini berarti bahwa para pemukim perlu mengembangkan tidak hanya pembenaran moral untuk pemindahan penduduk asli, tetapi juga cara praktis untuk memastikan keberhasilannya. Ini dapat berupa pengusiran etnis, genosida, atau alat-alat etnosida yang mengerikan lainnya.

Logika pemusnahan ini dapat dilihat dengan jelas dalam pokok-pokok bahasan Zionis: “Negeri tanpa rakyat untuk rakyat tanpa negeri”, “tidak ada yang namanya orang Palestina”, “Israel membuat gurun berbunga” dan banyak lainnya. Para pemukim tidak akan pernah mengakui bahwa orang Palestina merupakan suatu bangsa, tetapi malah memandang mereka sebagai komunitas yang terpisah-pisah, atau yang paling parah, pengembara tanpa akar. Argumen semacam itu menjadi dasar untuk melegitimasi pengusiran dan pemiskinan penduduk asli. Ini bukanlah hal yang unik bagi penjajahan-pendudukan Zionis. Dapat dilihat langsung bagaimana pembantahan terhadap keberadaan orang Palestina menyerupai argumen Terra Nullius yang digunakan oleh penjajah di seluruh dunia.

Walaupun hubungan Yishuv dengan Inggris mengalami pasang surut, Inggris memberi dukungan eksplisit maupun implisit kepada Zionis yang memungkinkan mereka untuk berkembang.

Setelah Deklarasi Balfour, secara politis warga Palestina mulai bersatu, membentuk tujuh kongres Arab Palestina yang dengan keras menolak deklarasi tersebut, mengadvokasi suara mayoritas, dan berupaya menghentikan imigrasi dan akuisisi tanah oleh pemukim Yahudi. Namun, permohonan pengakuan dan keadilan ini tidak digubris karena persekutuan Inggris dengan gerakan Zionis yang sedang berkembang terus menyepelekan aspirasi Palestina. Meskipun warga Palestina merasa terhubung dengan dunia Arab yang lebih luas, identitas Palestina yang lebih spesifik terus diperkuat karena tindakan Inggris dalam mendukung Zionisme.*

PALESTINA DI BAWAH MANDAT INGGRIS

Setelah kekalahannya pada Perang Dunia I, kekaisaran Ottoman dibubarkan dan wilayahnya dibagi-bagi antara berbagai kekuatan kolonial Eropa. Di daerah Levant, Palestina dan Yordania dimasukkan di bawah mandat Inggris, sementara Suriah dan Lebanon menjadi mandat Prancis. Inggris memasuki Yerusalem pada 1917, dan pada 1922, Liga Bangsa-Bangsa yang baru didirikan mengeluarkan Mandat untuk Palestina, atau Mandat Inggris, yang meresmikan pemerintahan Inggris atas Palestina.

Mandat tersebut, yang mencakup 28 pasal, pada dasarnya merupakan fotokopi dari Deklarasi Balfour. Tidak ada satu pun bagian dalam Mandat yang menyebutkan rakyat Palestina sebagai orang-orang dengan hak nasional atau politik, juga tidak ada penyebutan tentang perwakilan mayoritas Arab. Pengabaian terhadap rakyat Palestina ini disengaja, terbukti dengan sebuah memo rahasia yang ditulis Balfour pada 1919*:

“Untuk Palestina, kami bahkan tidak mengusulkan untuk berkonsultasi dengan keinginan penduduk negeri itu saat ini… Apa pun masa depan Palestina, saat ini Palestina bukanlah ‘negara merdeka’, dan belum dalam perjalanan untuk menjadi negara merdeka.”*

Di bawah kekuasaan Inggris, warga Palestina diperlakukan sama seperti warga jajahan Inggris lainnya, misalnya Hong Kong dan Jamaika: mereka dikecualikan dari jabatan pemerintahan, dilarang melakukan aktivitas politik, jajaran persnya disensor, dan masih banyak lagi. Namun, Palestina unik karena Mandat tersebut mendatangkan banyak pemukim Yahudi “yang misinya adalah menguasai negara”. Selain itu, di bawah kekuasaan Inggris, populasi Yahudi meningkat 3 kali lipat dari sekitar 6% setelah Perang Dunia I menjadi sekitar 18% pada 1926. Sejarawan Rashid Khalidi mencatat bahwa orang Yahudi yang melarikan diri dari Jerman tidak punya tempat lain untuk dituju karena Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain memberlakukan undang-undang imigrasi yang diskriminatif.*

Di bawah Mandat, warga Palestina mengadakan perlawanan. Awalnya, konferensi Pan-Islam mengoordinasi protes, tetapi tidak mau menghadapi Inggris secara langsung sampai kebangkitan akar rumput dan pemogokan umum berlangsung selama 6 bulan. Kebangkitan ini berkembang menjadi Pemberontakan Besar 1936-1939*, yang menewaskan 14-17% penduduk Palestina—bukti mengerikan akan kekuatan luar biasa pasukan Inggris. Pada saat yang sama, terjadi gelombang besar imigrasi Yahudi ke Palestina, yang meningkatkan populasi Yahudi dari 18% menjadi 31%.

Untuk meredam pemberontakan tersebut, Inggris mengerahkan kekerasan dan politik divide et impera. Shaykh Farhan al-Sa’di, seorang pemimpin pemberontakan berusia 81 tahun, dihukum mati karena memiliki satu peluru. Inggris mengikat tahanan Palestina di bagian depan mobil lapis baja untuk mencegah serangan pemberontak. Inggris pun mengasingkan seluruh pimpinan nasional Palestina. Meskipun demikian, pemberontakan tersebut berhasil membentuk Komite Tinggi Arab (Arab Higher Committee, AHC), untuk memimpin mayoritas Arab, meskipun Inggris tidak pernah mengakuinya sebagai institusi yang sah.*

Setelah 1939, Inggris ingin memperbaiki citranya dan meredakan kemarahan negara-negara Arab. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Neville Chamberlain, Inggris mengeluarkan Buku Putih yang menguraikan komitmen yang akan diambil untuk membatasi gerakan Zionis (misalnya pembatasan imigrasi), tetapi ini tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan, karena “gerakan Zionis diberi hak veto yang efektif” dan banyak keuntungan lainnya dalam bentuk investasi modal besar-besaran, angkatan kerja yang bekerja keras, manuver hukum yang canggih, lobi intensif, propaganda yang efektif, serta sarana militer yang terselubung dan terbuka.*

Sebagai penguasa kolonial, Inggris adalah pencatat yang luar biasa. Didukung oleh data empiris, mereka menyusun laporan demi laporan dalam upaya untuk memantau ketegangan yang meletus di seluruh Palestina. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa kecurigaan antara penduduk Palestina dan pemukim Zionis meningkat setelah pemerintahan militer Inggris dan dikeluarkannya Deklarasi Balfour. Laporan Haycraft, misalnya, menyimpulkan bahwa bertolakbelakang dengan tuduhan Zionis, perlawanan Palestina sama sekali tidak dimotivasi oleh sentimen anti-Yahudi (antisemitisme), tetapi oleh pemerintahan militer Inggris yang memihak para pemukim Zionis sehingga merugikan Palestina. Laporan Shaw menyatakan bahwa tidak terjadi ketegangan seperti itu selama hampir satu abad sebelumnya.

Pada akhir Mandat, terlepas dari upaya Zionis untuk membeli tanah sebanyak mungkin dan memaksimalkan jumlah pemukim Zionis Eropa, mereka menguasai hanya nyaris 5-6% tanah di Palestina, dan hanya merupakan sepertiga dari populasi. Para pemukim itu baru saja tiba, dan tidak menjadi mayoritas di wilayah Palestina mana pun. Distribusi populasi seperti ini membuat pendirian negara Zionis eksklusif di Palestina menjadi mustahil.

Keadaan inilah yang membuat seruan untuk membagi Palestina menjadi negara Arab-Palestina dan negara Zionis-Yahudi mulai mendapat perhatian di beberapa kalangan.

Sumber utama tulisan ini adalah terjemahan “Palestine 101” oleh DecolonizePalestine.com

*ditambahkan dari panduan belajar One Hundred Years’ War on Palestine oleh Rashid Kalidi

[] ditambahkan dari sumber dalam pranala/link

Ilustrasi pada laman ini (selain banner dan peta) adalah karya para seniman Gaza yang dikumpulkan oleh Flyers for Falastin. Nama dan akun IG masing-masing dibubuhkan pada tiap karya, juga QR code ke penggalangan dana untuk seniman tersebut. Menyumbanglah untuk menghargai karya mereka jika mampu. Terima kasih.