Solidaritas untuk Palestina dan Pembebasan Bersama

INTERSEKSIONALITAS: Feminisme

Purplewashing mengacu pada tindakan suatu entitas (misalnya negara atau organisasi) yang menggunakan hak-hak perempuan dan feminisme untuk mengalihkan perhatian dari praktik-praktiknya yang negatif.

Dulu jauh lebih mudah untuk membenarkan kolonialisme. Bahasa yang digunakan untuk melakukannya pun cukup lugas: kami berhak atas tanah dan sumber daya ini karena kami lebih maju; karena Tuhan merestuinya; karena penduduk aslinya biadab atau primitif. Israel, sebagai rezim penjajah-pemukim, tidak terkecuali. Sentimen para pendiri Zionisme, dan kemudian negara Israel, terdokumentasi dengan baik mengenai penduduk asli Palestina, yang mereka anggap “terbelakang” dan tidak layak mendapatkan tanah air mereka.

Sekarang tidak lagi dipandang dengan baik untuk mengatakan semua ini secara blak-blakan, bahkan walaupun (neo)kolonialisme masih merajalela. Dewasa ini, lebih populer untuk membenarkan pencurian tanah dan sumber daya dengan kedok untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks inilah Israel mengubah citranya. Salah satu aspek propaganda mereka berpusat pada purplewashing, yaitu mengklaim kekhawatiran terhadap hak dan kebebasan perempuan, bahkan perempuan Palestina.

Strategi-strategi mereka termasuk representasi perempuan Muslim—yang sebagian besar dikodekan sebagai perempuan Palestina, meskipun ada warga Palestina non-Muslim—sebagai pihak yang dilecehkan, untuk menciptakan narasi bahwa feminisme hanya ada di Barat. Hal tersebut adalah bagian dari kerangka ideologis yang disebut oleh para sarjana sebagai feminisme kolonial, yang mengooptasi hak-hak perempuan untuk melayani tujuan imperial. Dalam konteks Palestina, retorika ini juga dikenal sebagai Orientalisme gender. Orang Arab/Muslim Palestina dibingkai sebagai “Liyan” yang secara budaya atau bahkan genetik cenderung membenci perempuan. Peng-liyan-an ini disandingkan dengan pembingkaian orang Barat Israel yang liberal dan tercerahkan. Bagi Israel, fasad feminisme ini adalah cara untuk memperbaiki citranya dan memasukkan perempuan ke dalam sistem dan institusi yang kejam, kolonial, dan rasis, serta untuk menggambarkan orang Palestina sebagai orang yang tidak layak untuk bernegara atau bahkan menjadi manusia. Fakta bahwa sistem mereka merendahkan perempuan lain—biasanya Palestina—hampir tidak disebutkan.

Kematian dan kehancuran, tapi feminis

Banyak upaya Zionis untuk memasarkan Israel sebagai feminis berkisar di sekitar tentara Israel. Akun media sosial resmi militer Israel dan akun-akun kelompok pro-Israel, seperti Lawfare Project, memuji tentara Israel sebagai “salah satu dari sedikit tentara di dunia Barat yang merekrut perempuan untuk dinas militer berdasarkan hukum”. Mereka memuji partisipasi perempuan dalam kampanye pengusiran etnis dan pembantaian Nakba 1948, dan mendukung meningkatnya peran perempuan dalam pertempuran.

Partisipasi perempuan dalam tentara Israel dipuji sebagai sesuatu yang “memberdayakan”, misalnya oleh Hannah MacLeod, dari Australian Young Labor, yang mendorong Australia untuk mengikutinya. Akun Instagram “Hot Israeli Army Girls” dan artikel majalah Maxim “Women of IDF” merayakan seksualitas tentara perempuan Israel, dan dianggap sangat penting bagi reputasi internasional Israel sehingga Kementerian Luar Negeri-nya mengadakan pesta untuk merayakan penerbitannya. Lebih jauh lagi, Gal Gadot yang mendapat peran sebagai Wonder Woman dan merupakan mantan prajurit IDF, memposting dukungan untuk militer Israel saat membunuh ribuan warga Palestina dalam serangannya pada 2014 di Gaza, dan membantu menyebarkan gagasan rasis dan tidak berdasar bahwa warga Palestina menggunakan anak-anak dan perempuan sebagai tameng. Meskipun demikian, ia tetap dipandang sebagai ikon pemberdayaan bagi perempuan.

Semua upaya ini dimaksudkan untuk menjual gagasan Israel sebagai surga liberal. Padahal, kekerasan seksual yang merajalela di tentara Israel tidak dimuat dalam brosur dan unggahan media sosial yang mengilap. Sebaliknya, objektifikasi perempuan untuk membangun fantasi penjajah-pemukim dikemas sebagai puncak pemberdayaan, yang hanya dapat diidamkan oleh perempuan Arab dan Muslim.

Harus diingat bahwa rezim penjajahan militer Israel, selain menindas penduduk asli Palestina, juga merupakan salah satu pengekspor drona terbesar di dunia dan telah memasok senjata ke beberapa rezim rasis yang paling represif dalam sejarah modern, termasuk Afrika Selatan pada masa Apartheid.

[Kekejaman Israel terhadap perempuan di Gaza sejak 2023 disebut sebagai Femi-Genosida oleh beberapa ahli PBB dan HAM, untuk menggambarkan pembunuhan brutal perempuan di Gaza, di samping “kekerasan reproduktif bersifat genosida” yang merupakan bagian dari strategi Israel untuk menghancurkan populasi Gaza. 70% dari korban serangan Israel di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. 800.000 perempuan dipaksa mengungsi. Akibat Israel melarang masuknya makanan dan kebutuhan pokok lainnya, 1 juta perempuan menderita kekurangan pangan yang parah. Terjadi peningkatan keguguran sebesar 300% akibat pengeboman dan trauma. 700.000 perempuan usia subur menderita kekurangan gizi yang parah. Pun Israel mengebom satu-satunya klinik bayi tabung, berikut semua rumah sakit di Gaza, yang menyebabkan banyak perempuan tidak dapat memperoleh layanan kesehatan termasuk reproduktif. Lebih lagi, Israel pun sering menembak perempuan hamil, juga menembak jitu anak-anak di kepala dan dada. Israel mengebom rumah sakit tempat perempuan melahirkan dan bayi-bayi dirawat, serta menghancurkan bahan bakar untuk rumah sakit tempat bayi-bayi prematur bergantung pada inkubator untuk bertahan hidup.]

Semua itu bertentangan dengan kerangka interseksionalitas feminisme yang berupaya membongkar patriarki dan mengakhiri ketimpangan dan kekerasan terhadap semua gender.

[Silvia Federici dalam bukunya Revolusi di Titik Nol menulis:

“…jika kesetaraan dalam militer, yaitu memenangkan hak perempuan untuk bertempur atau dikenai wajib militer, adalah feminisme, maka saya tak mau menjadi feminis, karena saya tidak ingin membantu politik imperialistik AS dan mungkin mati dalam prosesnya. Memperjuangkan persamaan hak dalam kasus ini adalah mendukung perjuangan laki-laki untuk menolak wajib militer.”]

Jika tidak, kesetaraan yang kita peroleh adalah kesetaraan hak untuk menindas dan menghancurkan perempuan lain, hak untuk menjajah negara lain, untuk membunuh anak-anak, dan untuk menghancurkan seluruh segi kehidupan rakyat yang di-liyan-kan dan dianggap musuh.

Interseksionalitas sebagai ancaman

Teori tentang interseksionalitas dalam gerakan feminis, yang diciptakan dan sebagian besar dikembangkan oleh para penulis feminis kulit hitam, secara meyakinkan menyatakan bahwa menggugat satu aspek kekuatan struktural saja, seperti patriarki, tanpa menyentuh supremasi kulit putih, hanya memberdayakan perempuan kulit putih, kelas atas, dan yang memiliki hak istimewa lainnya dengan mengorbankan semua perempuan lainnya. Pemahaman bahwa feminisme harus mengakhiri tidak hanya patriarki tetapi juga rasisme dan sistem penindasan lainnya telah menimbulkan tindakan solidaritas global dengan Palestina, seperti dari gerakan Black Lives Matter (BLM), terutama mengenai kemitraan antara militer Israel dan departemen kepolisian AS.

Zionis merespons solidaritas ini dengan menyerang konsep interseksionalitas secara keseluruhan. Monica Osborne dari Jewish Journal menyatakan interseksionalitas sebagai “ancaman yang bahkan lebih jahat daripada gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS)”,  dan Sharon Nazarian, wakil presiden senior untuk organisasi pro-Zionis Liga Anti-Defamasi (ADL), menggunakan serangkaian mitos dan pokok bahasan setengah matang untuk menyatakan bahwa tentu saja Zionisme dan feminisme itu selaras, dan menyesalkan bahwa “anti-Zionisme menjadi semakin terlihat dalam wacana interseksional”.

Pandangan bernuansa ungu terhadap sejarah

Upaya-upaya mencoreng interseksionalitas dan solidaritas menjadi semakin tidak populer, maka sebagai gantinya Israel berupaya melukis ulang sejarahnya dengan warna ungu. Para Zionis memuji Golda Meir, perdana menteri Israel keempat, sebagai “ikon feminis abad 20”. Judul salah satu biografinya yang paling terkenal menyebutnya “perempuan besi Timur Tengah” dan “perdana menteri perempuan pertama di Barat”. Lucu bagaimana Israel memosisikan diri sebagai Barat ketika dirasa menguntungkan dan kali lain menggambarkan diri sebagai penduduk asli Timur Tengah untuk menegakkan klaimnya atas tanah Palestina.

Padahal, Golda Meir pernah dengan terkenal menyatakan bahwa karena orang Palestina tidak memiliki negara atau menganut konsepsi nasionalisme modern, mereka tidak benar-benar diusir atau ‘dibersihkan’ secara etnis:

“Tidak ada orang Palestina di Palestina yang menganggap dirinya sebagai rakyat Palestina, maka tidak benar bahwa kami datang dan mengusir mereka dan merampas negeri mereka dari mereka. Mereka tidak pernah ada.”

Upaya-upaya untuk memoles citra Meir menjadi semakin konyol karena ia bahkan tidak menganggap dirinya seorang feminis, seperti yang dinyatakan oleh penulis biografi Elinor Burkett, “Para feminis Amerika senang mengadopsi Golda, tetapi ia tidak tertarik… ia mengabaikan prasangka gender… ia tidak menganggap jabatannya sebagai [perdana menteri] sebagai sebuah pencapaian bagi kaum perempuan. Ia menganggapnya sebagai sebuah pencapaian bagi Golda.”

Saat ini, kelompok-kelompok Zionis seperti Hadassah dan koalisi Zioness semakin berupaya menampilkan diri mereka sebagai feminis, yang menunjukkan kekhawatiran di antara para penyebar hasbara (yaitu, propaganda) Israel bahwa Zionisme perlu diberi citra baru di era yang lebih condong pada keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam rangkaian acara seminar dan diskusi yang mereka adkan misalnya, “Mendefinisikan Zionisme di Abad ke-21” dan “Zionisme untuk Generasi Milenial”. Pun Zioness terungkap sebagai kelompok astroturf (yaitu, berpura-pura memiliki dukungan akar-rumput yang luas) yang berupaya memasukkan dirinya dan agenda purplewashing-nya ke dalam Dyke March Chicago dan Slutwalk Chicago. Dapat dipahami, upaya ini ditolak oleh penyelenggara radikal di balik protes-protes tersebut. Slutwalk Chicago merilis pernyataan:

“Kami merasa jijik dengan kelompok mana pun yang memanfaatkan hari yang didedikasikan untuk para penyintas yang melawan budaya pemerkosaan untuk mempromosikan agenda nasionalis mereka sendiri. … Kami memperjuangkan kesetaraan untuk semua orang, yang berarti kami mendukung orang-orang Yahudi DAN Palestina, sambil mengambil posisi anti-negara, anti-imperialis yang tegas, yang ihwalnya mesti dan tentu saja mencakup Israel.”

Obsesi dengan perempuan Palestina

Zionis yang menutupi agenda nasionalis mereka dengan warna ungu juga sering mengambil bentuk perhatian semu terhadap perempuan Palestina, sambil menghapus identitas perempuan Palestina yang tinggal di dalam Garis Hijau sebagai “perempuan Arab Israel”, dalam upaya untuk menggambarkan masyarakat Israel sebagai ‘multikultural’ dan toleran. Informan Yoseph Haddad, yang seluruh kariernya berkisar pada menjadi corong “Arab Israel” yang didanai oleh pemerintah Israel, memposting sebuah grafis berjudul “Perempuan Arab Israel: Memecahkan Glass Ceiling”. Berdasarkan keterangan yang menyertainya di Facebook, Haddad menunjukkan beberapa perempuan Palestina yang bekerja sebagai profesor, polisi, atau bahkan memenangkan kompetisi menyanyi untuk membantah sistem Apartheid Israel. Haddad juga menulis, “Sementara perempuan menghadapi diskriminasi dan penindasan sistemik di seluruh Timur Tengah, di Israel perempuan Arab dapat menjadi apa pun yang mereka inginkan”. Selain anggapan yang menghina bahwa anggota individu dari kelompok yang tertindas yang memiliki pekerjaan atau posisi tertentu membuktikan ketidakberadaan rasisme sistemik, pesan tersiratnya jelas: perempuan Palestina yang hidup di bawah kekuasaan Israel “lebih baik” daripada jika mereka berada di bawah kekuasaan Palestina.

Dengan demikian, perempuan Palestina digambarkan sebagai butuh diselamatkan dari laki-laki Palestina. NGO Monitor, sebuah kelompok anti-Palestina yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Israel dan gerakan pemukim, yang mengkhususkan diri dalam mencoreng organisasi HAM Palestina sebagai kelompok ‘teroris’, menerbitkan laporan khusus berjudul “Eksploitasi LSM Hak-Hak Perempuan Palestina” yang mengecam aktivis dan organisasi feminis Palestina karena “berfokus pada Israel sebagai penyebab ketidaksetaraan gender, sementara tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap praktik internal dan sistemik dalam masyarakat Palestina yang diskriminatif terhadap perempuan”.

Dalam sebuah artikel Daily Beast pada 2017, Zionis liberal Peter Beinart menuduh kaum kiri mengabaikan misogini Hamas dan secara paternalistis meracau tentang seperti apa bentuknya “ketika orang Palestina memerintah diri mereka sendiri sepenuhnya”. Bahkan rekan Beinart yang lebih konservatif, Bret Stephens, yang rasismenya terhadap orang Palestina begitu tak terkendali hingga ia secara terbuka menggambarkan mereka sebagai “psikotik” dan “haus darah”, juga memosisikan dirinya sebagai orang yang sangat peduli terhadap perempuan Palestina, pun menyatakan bahwa “yang disebut kaum progresif kini merasa simpatik dengan Hamas yang misoginis”.

Dalam artikel yang sama, Stephens menyatakan, terlepas dari semua bukti yang bertentangan, bahwa visibilitas perempuan dalam Pawai Akbar untuk Pulang di Jalur Gaza diatur oleh Hamas, karena “tentara Israel lebih kecil kemungkinannya untuk menembaki perempuan”, yang menyampaikan pandangan dunianya di mana tentara Israel menghargai nyawa perempuan Palestina, tidak seperti laki-laki Palestina. Bahwa perempuan Palestina dapat menghadiri protes atas kemauan mereka sendiri atau bahwa laki-laki Palestina juga tidak pantas dibunuh di tangan penjajah bahkan tidak dianggap sebagai hal yang layak dipertimbangkan.

Bahkan situsweb resmi pemerintah Israel memiliki halaman yang didedikasikan untuk “status perempuan di Gaza” yang secara sinis mencantumkan berbagai masalah yang dihadapi perempuan Palestina terkait kekerasan berbasis gender dan keterbatasan lapangan kerja, seolah-olah masalah seksisme dapat dengan mudah direduksi menjadi ciptaan Hamas sedikit lebih dari 30 tahun yang lalu, dan mengabaikan bahwa kondisi kehidupan perempuan di Jalur Gaza, yang telah menjadi penjara terbuka terbesar di dunia, menjadi semakin parah akibat blokade dan pengeboman Israel.

Misogini tidak lebih baik jika bersifat zionis

Obsesi yang disebutkan di atas terhadap perempuan Palestina mengaburkan betapa tidak manusiawinya perlakuan kaum Zionis dan masyarakat Israel terhadap perempuan Palestina, khususnya ibu-ibu Palestina. Anggota parlemen Israel Ayelet Shaked secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap perempuan Palestina karena mereka melahirkan “ular-ular kecil.” Bret Stephens juga menarget ibu-ibu Palestina dalam sebuah artikel yang  dengan kejam mengklaim ibu-ibu Palestina ingin anak-anak mereka mati melawan penjajahan. Ia kemudian mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu seorang ibu Israel yang ingin membesarkan seorang pembunuh, karena menurutnya pembunuhan yang disetujui negara vis-a-vis wajib militer atau menyuruh anak-anak menulis pesan kebencian rasis pada rudal yang akan diluncurkan ke Lebanon tidak masuk hitungan.

Stephens akhirnya secara terbuka menulis bahwa budaya Palestina adalah “budaya yang secara terbuka merayakan pembunuhan dan tidak cocok untuk menjadi negara”, akibatnya, jika orang Palestina menginginkan sebuah negara, mereka harus, seperti Jerman pascaperang, menempatkan diri mereka “…melalui proses rehabilitasi moral” dan untuk Palestina, “ini harus dimulai dengan para ibu.”

Mordechai Kedar, seorang perwira intelijen militer Israel yang beralih menjadi akademisi membuat seruan publik tentang “memperkosa istri dan ibu dari pejuang Palestina” untuk mencegah “serangan teroris”. Komentar-komentar ini dibela oleh universitasnya sebagai “realitas pahit Timur Tengah”. Sentimen ini tersebar luas di masyarakat Israel, seperti yang dicatat oleh sarjana terkemuka Rabab Abdulhadi dalam artikelnya yang sangat berharga untuk Feminist Studies; serangan berdarah Israel pada 2014 di Gaza didukung dengan gembira oleh unggahan media sosial Israel yang menyertakan gambar seksual seorang perempuan berhijab dengan seruan kepada Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk memperkosanya. Lebih jauh, spanduk publik yang didukung oleh dewan kota Israel memerintahkan tentara Israel untuk “hajar ibu mereka lalu pulanglah ke ibu kalian sendiri!”, dan desain kaus yang populer di kalangan laki-laki Israel yang bertugas di militer menggambarkan sasaran yang menunjuk ke seorang perempuan Palestina hamil yang mengenakan niqab dengan tulisan “satu tembakan, dua terbunuh”.

Perempuan Palestina menjadi sasaran serangan rasis dan misoginis semacam ini karena Israel adalah negara etnokrasi, yang bertujuan untuk memperkuat dominasi kelompok etnis tertentu di semua bidang masyarakat, yang salah satu aspek krusialnya adalah demografi. Dalam kerangka ini, warga Palestina dipandang sebagai “ancaman demografis”. Obsesi terhadap demografi ini diwujudkan, sebagaimana ditulis Nadera Shalhoub-Kevorkian, dalam kebijakan rasis dan gender untuk “menahan dan mengurangi populasi Palestina” melalui serangan terhadap kehidupan sehari-hari dan rumah tangga Palestina, yang meluas hingga penolakan terhadap akses perawatan penting bagi perempuan hamil, yang seringkali berakibat fatal, sebagaimana dibuktikan oleh dua laporan UNHCR tentang pos pemeriksaan yang menunda akses perempuan hamil Palestina terhadap layanan kesehatan. Laporan-laporan ini menyatakan bahwa 68 perempuan terpaksa melahirkan di pinggir jalan, yang mengakibatkan 34 kali keguguran, dan bahwa perawatan medis yang tidak memadai selama kehamilan ditemukan sebagai penyebab ketiga kematian di antara perempuan Palestina usia reproduksi.

Tujuannya adalah “secara langsung menarget reproduksi biologis kehidupan Palestina”; kebijakan-kebijakan ini telah membentuk, menurut Shalhoub-Kevorkian, sebuah “zona kematian” bagi warga Palestina dan khususnya perempuan Palestina, sebagai bagian dari proses perampasan yang lebih besar dan berkelanjutan yang sesuai dengan praktik kolonial pemukim di tempat lain. Zona kematian ini adalah “ruang di mana reproduksi biologis, material, dan budaya kehidupan sosial Palestina dihadapkan pada risiko harian dan bersifat intim.” Menurut Shalhoub-Kevorkian, “kekerasan seksual ini merupakan inti dari struktur kekuasaan kolonial yang lebih besar, mesin dominasi yang dirasialisasi, dan logika eliminasinya. Kolonialisme sendiri terstruktur oleh logika kekerasan seksual.” Serangan terhadap kehidupan perempuan Palestina, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk penyiksaan berbasis gender lainnya di penjara-penjara Israel, konsisten dengan temuan PBB bahwa kekerasan seksual, sebagai bagian dari konflik kekerasan yang menyeluruh, “digunakan sebagai sarana untuk menimbulkan teror terhadap penduduk pada umumnya” dan “juga dapat menjadi bagian dari strategi genosida”.

Lebih jauh, sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan Dubravka Šimonović, pemukim Israel juga sering menyerang gadis-gadis kecil yang pergi ke sekolah, sedemikian sehingga beberapa keluarga menjadi terlalu takut untuk menyekolahkan mereka. Meskipun ini adalah kasus pelanggaran HAM berbasis gender yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, pada akhirnya hal ini secara de facto didukung oleh negara Israel melalui kegagalan mereka yang konsisten untuk menyelidiki atau mengadili para pelaku. Šimonović juga melaporkan dampak traumatis dari penggerebekan dan pembongkaran rumah oleh Israel—seorang perempuan bersaksi bahwa ia tidur dengan pakaian tertutup karena mengantisipasi tentara memasuki kamar tidurnya selama penggerebekan malam, seperti yang sudah menjadi kebiasaan.

Solidaritas, bukan sikap merendahkan

Tidak dapat disangkal bahwa misogini ada dalam masyarakat Palestina, sebagaimana dalam banyak masyarakat lain di dunia. Namun, gagasan bahwa Israel melambangkan penyelamatan dari misogini ini, alih-alih adalah struktur rasis dan kolonial yang melestarikan dan memperparahnya, harus digugat.

Ada banyak bukti bahwa melemahnya struktur komunitas, gangguan hukum dan ketertiban, kesulitan ekonomi, migrasi paksa, dan kondisi kehidupan yang penuh sesak di kamp pengungsian, yang semuanya dialami warga Palestina sebagai akibat dari kekerasan Israel, merupakan faktor-faktor yang meningkatkan risiko kekerasan seksual dan berbasis gender, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan. Lebih jauh lagi, fragmentasi birokrasi kolonial Palestina ke dalam beberapa wilayah, khususnya pembagian Tepi Barat menjadi Area A, B, dan C serta pemisahan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, merupakan hambatan untuk mencegah kekerasan ini atau menuntut pertanggungjawaban para pelakunya.

Para cendekiawan dan aktivis feminis Palestina telah mempelajari dan menentang praktik kekerasan Israel terhadap semua warga Palestina, dan praktik gendernya terhadap perempuan Palestina khususnya. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa pembebasan sejati bagi perempuan Palestina tidak mungkin terjadi tanpa pembebasan semua warga Palestina dari kolonialisme penjajahan-pendudukan Israel. Seperti yang dinyatakan oleh para feminis Palestina, aktivis HAM, dan perwakilan organisasi perempuan dalam pernyataan dukungan mereka terhadap gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS):

“Perjuangan feminis Palestina [adalah] sebagai perempuan yang dipinggirkan yang kehilangan hak yang setara, dan sebagai bagian dari masyarakat penduduk asli yang menderita di bawah rezim pendudukan dan apartheid. Kami tidak dapat menerima kursi belakang yang disediakan untuk minoritas yang patuh yang harus diisi dalam konferensi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok Israel. Kami memperjuangkan hak-hak kami—semua hak kami, baik itu hak berbangsa, hak sosial, dan dan lainnya, dan melawan semua penindasan.”

Perempuan Palestina menolak semua upaya purplewashing untuk meminimalkan kekerasan Israel terhadap mereka dan semua orang Palestina, yang hanya ingin meningkatkan citra Israel dengan mengorbankan hak-hak Palestina. Perempuan Palestina dalam perjuangan ini menyadari bahwa mereka memperjuangkan hak dan martabat manusia untuk semua orang, dan bahwa “feminisme yang tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana hal itu bersinggungan dengan penindasan rasial dan etnis hanyalah diversifikasi dari supremasi kulit putih.” Kami berharap Anda akan bergabung dengan kami dalam bekerja untuk pembebasan semua orang Palestina, dan semoga lain kali organisasi pro-Israel dengan lancang menggunakan feminisme untuk menutupi kolonialisme, Anda dapat melihat bahwa ungu sebenarnya bukan warna Israel.

BACAAN SELANJUTNYA

  • Shalhoub-Kevorkian, Nadera. Militarization and violence against women in conflict zones in the Middle East: A Palestinian case-study. Cambridge University Press, 2009.
  • Shalhoub-Kevorkian, Nadera et al. Sexual Violence, Women’s Bodies, and Israeli Settler Colonialism. Jadaliyya. November 17th, 2014. [Link]
  • Farris, Sara R. In the name of women’s rights: The rise of femonationalism. Duke University Press, 2017.
  • Jad, Islah. Palestinian Women’s Activism: Nationalism, Secularism, Islamism. Syracuse University Press, 2018.
  • Abdulhadi, Rabab. “Israeli Settler Colonialism in Context: Celebrating (Palestinian) Death and Normalizing Gender and Sexual Violence.” Feminist Studies 45.2-3, 2019: 541-573.
  • Elia, Nada. “Justice is indivisible: Palestine as a feminist issue.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 6.1, 2017.
  • Sharoni, Simona, et al. “Transnational Feminist Solidarity in Times of Crisis: The Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement and Justice in/for Palestine.” International Feminist Journal of Politics 17.4, 2015: 654-670.
  • Abdulhadi, Rabab, Evelyn Alsultany, and Nadine Naber, eds. Arab and Arab American feminisms: gender, violence, and belonging. Syracuse University Press, 2011.
  • Abu-Lughod, Lila. Do Muslim women need saving?. Vol. 15. No. 5. Sage UK: London, England: SAGE Publications, 2015.

Sumber: diterjemahkan dari “Purplewashing” oleh DecolonizePalestine.com

Ilustrasi pada laman ini adalah karya para seniman Gaza yang dikumpulkan oleh Flyers for Falastin. Nama dan akun IG masing-masing dibubuhkan pada tiap karya, juga QR code ke penggalangan dana untuk seniman tersebut. Menyumbanglah untuk menghargai karya mereka jika mampu. Terima kasih.